Lagi Kejari Palembang Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Batik di Dinas PMD Sumsel

tersangka sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara tersebut dan telah menitipkan uang sebesar Rp60 juta

Wakos Reza Gautama
Jum'at, 01 Maret 2024 | 20:24 WIB
Lagi Kejari Palembang Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Batik di Dinas PMD Sumsel
Ilustrasi tersangka. Penyidik Pdsus Kejari Palembang menetapkan tersangka korupsi pengadaan batik di Dinas PMD Sumsel. [Shutterstock]

SuaraSumsel.id - Joko Nuroini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan batik oleh penyidik Pidsus Kejari Palembang

Kasi Pidsus Kejari Palembang Ario Apriyanto Gofar mengatakan, Joko selaku sub kontraktor dari pihak pelaksana pengadaan pakaian batik untuk perangkat desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Menurut Ario, tersangka sudah pernah diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara tersebut dan telah menitipkan uang sebesar Rp60 juta kepada tim penyidik Kejaksaan Negeri Palembang.

“Uang titipan tersebut yang diperoleh tersangka dari keuntungan pengadaan pakaian batik pada Dinas PMD Sumsel,” jelasnya dikutip dari Sumselupdate.com--jaringan Suara.com.

Baca Juga:Kompetensi Ahli Hitung Kerugian Negara Perkara Akuisisi PT SBS Dipertanyakan

Hasil penyidikan tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang, diketahui terdapat perbuatan membuat pertanggung jawaban fiktif dan mark up terhadap Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar Rp.883.156.000. Sebelumnya penyidik Pidsus juga telah menetapkan seorang tersangka atas nama Agus Sumantri.

Adapun Pasal yang disangkakan yaitu, Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidiair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Untuk diketahui, Pengadaan Bahan Pakaian Batik Perangkat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 itu, nilai kontraknya sebesar Rp.2.559.783.600 yang dilaksanakan oleh CV. Arlet untuk menyediakan bahan batik sebanyak 31.320 potong.

Baca Juga:Ahli: Akuisisi Perusahaan Equitas Negatif Tak Masalah asal....

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini