SuaraSumsel.id - Rapat koordinasi nasional atau Rakornas Kependudukan Pencatatan Sipil atau Dukcapil digelar di Palembang, Sumatera Selatan tahun ini. Dalam Rakornas tersebut, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya data kependudukan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mendagri Tito menilai data dukcapil menjadi satu-satunya data kependudukan yang digunakan pemeintah dan swasta.
“Dukcapil ada di setiap kabupaten/kota di Indonesia yang datanya selalu update. Dalam setiap menit bisa terjadi perubahan data baik itu kelahiran, kematian maupun pernikahan,” ucap Mendagri.
Mendagri menegaskan setidaknya terdapat tiga prioritas dalam penguatan dukcapil meliputi penerapan digital ID yang berbasis pada kependudukan nasional, yaitu NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan identitas serta Kependudukan Digital (IKD). Data dukcapil menjadi basis data dalam dokumen kependudukan lainnya.
Baca Juga:Kunker Jokowi ke Sumsel, Jalan Tol Palindra Indralaya Ditutup 12 Jam Besok
“Selain itu fitur biometrik yang kini ada pada dukcapil seperti fitur sidik jari dan pengenalan wajah dapat menghindari penipuan. Dan berdampak pada revolusi dalam segala bidang kehidupan, serta semakin mempermudah dalam dokumen kependudukan,” paparnya.
Mendagri kemudian mencontohkan beberapa negara seperti Singapura dan Dubai tak lagi memerlukan paspor bagi para pengunjung yang akan masuk ke negara tersebut.
“NIK sebagai kunci akses tata kelola dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan adanya NIK menjadi dasar bagi masyarakat dalam membuat dokumen lainnya seperti pembuatan SIM, BPJS Kesehatan, STNK dan lainnya,” jelas Mendagri.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi, Plh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri La Ode Ahmad P Balombo, Bupati/Walikota se-Sumsel serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel dan kota Palembang.
Pembukaan rakornas ini ditandai dengan penyalaan obor oleh Mendagri.
Baca Juga:3.382 Personel Polri dan TNI Diturunkan Dalam Pengamanan Kunker Jokowi di Sumsel
Tercatat 6.144 user (pengguna) yang menggunakan data dari dukcapil termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Pendidikan yang ingin bekerjasama dengan dukcapil dan menjadikan data dukcapil sebagai acuan.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur Agus Fatoni mengatakan tercatat jumlah penduduk Sumsel saat ini sebanyak 8.813.243 jiwa.
“Dari jumlah tersebut yang wajib KTP sebanyak 6.284.401 jiwa. Sedangkan 6.088.979 jiwa diantaranya sedang proses perekaman KTP Elektronik (E-Ktp),” ucapnya.
