Partai-partai tersebut mulai menciptakan label-label pro rakyat yang kemudian memanfaatkan masyarakat pinggiran, kaum-kaum-kaum marjinal, masyarakat dengan ekonomi rendah sebagai objek kampanye, jadi tidak jarang apabila sampai hari ini masih banyak sekali masyarakat yang pro terhadap satu partai dari tahun ke tahun.
Cara seperti itu, lalu terus diadopsi oleh pemegang kepentingan di dalam partai politik yang sekarang mulai ramai bermunculan, “Mereka juga tentunya akan memanfaatkan isu-isu yang tengah berkembang, misal ada statemen penolakan terhadap waria, ini akan menjadi peluang bagi salah satu partai untuk mengangkat nama transpuan sebagai objek, nanti kalau sudah jadi ditinggalkan dan akan mencari bahan lain,” ungkapnya.
Melalui fenomena itulah, akhirnya Bagindo memberikan solusi kepada transpuan agar dapat lebih selektif pada saat terlibat dalam kegiatan kampanye, sebab transpuan pun memiliki hak yang sama di mata hukum, tidak ada pembedanya. Mereka, dikatakan Bagindo memiliki kesempatan yang seimbang dengan masyarakat lain, misalnya dalam hal menerima bantuan, memberikan hak suara, bahkan melakukan protes.
“Semua dari mereka ini sama saja, jadi akan lebih baik juga kalau mulai sekarang transpuan ini lebih berhati-hati saat terlibat dalam kampanye, karena politik ini banyak palsunya termasuk janji-janji yang dituangkan aktor-aktor politik. Sementara itu, pemerintah tentu harusnya dapat menyikapi ini, berikan edukasi bagi transpuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas diri, biar tidak bergantung sama parpol,” tandas dia.
Baca Juga:Gelar Zikir Akbar di Sumsel, Airlangga Hartanto: Semua Partai Ingin Berkomunikasi Dengan Golkar
Penulis: Mita Rosnita
Karya jurnalistik ini merupakan Story Grant Jurnalisme Keberagaman yang mendapat dukungan dari Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK).
