“Ini yang saya kritik dari Pemerintah, mendudukkan persoalan hanya sebatas membayar pajak retribusi tanpa adanya pembangunan berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Apalagi Pemerintah cenderung meninjau lokasi banjir hanya saat terjadi banjir. “Jika sudah banjir baru menelusuri penyebab banjir, jika sudah surut maka tidak dilakukan. Maka tidak ada penanganan lebih lanjut, pada intinya air yang jatuh dari langit itu (hujan) butuh daerah resapan yang membawanya ke sungai dan anak-anak sungai,” sambung dia.
Sejatinya sifat air yang mencari wilayah lebih rendah memerlukan wilayah resapan lebih banyak. Air perlu mengalir sehingga tidak mengenang lagi. “Butuh saluran mengantarkannya ke wilayah lebih rendah agar bukan jadi genangan (banjir),” imbuh Taufik.
Ibarat mengharuskan air cepat kembali ke sungai, Pemkot Palembang lebih yakin dengan upaya pompanisasi guna mengatasi banjir.
Baca Juga:Kepergok Mandi di WC SPBU, Tiga Anak Gadis di OKU Sumsel Disekap
Sekda Palembang, Ratu Dewa mengatakan perlu adanya penambahan pompa guna mendorong air sampai ke lokasi seharusnya. Karena itu, Pemerintah tengah menyusun anggaran lanjutan guna pembelian sejumlah pompa bagi kawasan rawan banjir Palembang.
Selain pompa, Sekda Ratu Dewa baru menyebutkan membutuhkan pembangunan kolam retensi guna menekan resiko banjir selama musim hujan.
Melansir ANTARA, Ratu Dewa mengutip kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kota Palembang, yang menyebutkan setidaknya Palembang membutuhkan 20 kolam retensi.
Palembang kekinian baru memiliki tujuh kolam retensi yang juga perlu penataan dan pengerukan rutin. Jika menghitung kebutuhan tersebut, pertanyaannya ialah apakah Palembang memiliki lahan yang cukup guna membangun 20 kolam retensi seiring pembangunan properti makin pesat di kawasan rawa yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
Baca Juga:Tiga Anak Gadis Disekap di WC Toilet SPBU OKU Sumsel, Orang Tua Emosi
