Persoalkan Koneksi Internet di Palembang Lamban, Menko Muhadjir Effendy Minta Ditingkatkan

Muhadjir menyebutkan, permintaan itu ditujukannya secara khusus kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia,

Tasmalinda
Kamis, 20 Oktober 2022 | 20:52 WIB
Persoalkan Koneksi Internet di Palembang Lamban, Menko Muhadjir Effendy Minta Ditingkatkan
Menko Bidang PMK, Muhadjir Effendy soalkan internet di Palembang lemot.

SuaraSumsel.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoalkan mengenai koneksi jaringan internet yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Dia mengharapkan lebih ditingkatkan sehingga kebutuhan masyarakat bisa terlayani optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhadjir Effendi, seusai melakukan peninjauan langsung ke Mal Pelayanan Publik di kawasan Jakabaring, Palembang, bersama Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah N, pada Kamis.

“Sebab dalam tinjauan ini ditemukan kalau koneksi jaringan internet di sini lemot (lemah, red). Saat masyarakat mengakses pelayanan koneksinya tampak muter-muter saja dari tadi, jadi saya minta perlu adanya peningkatan,” kata Muhadjir.

Baca Juga:Cuaca Sumsel: Palembang Diguyur Hujan Ringan Sampai Malam Hari

Muhadjir menyebutkan, permintaan itu ditujukannya secara khusus kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang diharapkan bisa segera merespons temuannya di lapangan itu.

“Saya mohon pak Menteri Investasi, Bahlil, permintaan ini diperhatikan dan bisa lebih cepat (ditindaklanjuti, red),” imbuhnya.

Muhadjir menilai, koneksi internet salah satu fasilitas yang sangat sentral untuk dimiliki MPP Palembang untuk menunjang optimalisasi pelayanan publik.

MPP Palembang yang diresmikan 27 November 2020 itu merupakan yang terbesar di Indonesia, dengan luas 12.000 meter persegi dan setidaknya memiliki sebanyak 28 unit instansi layanan, dengan turunan sebanyak 373 jenis pelayanan publik.

Pelayanan itu di antaranya terdiri dari, pengurusan perpanjangan SIM, administrasi kependudukan, kejaksaan, izin usaha, pembuatan paspor, pengaduan kepolisian hingga balai nikah yang membutuhkan akses internet memadai.

Baca Juga:Cerita Warga Pali Sumsel Diminta Rp30 Juta Agar Kasus Selesai, Kapolres Beri Tanggapan Ini

“Jadi jangan sampai lemot lagi, itu penilaian saya. Karena secara keseluruhan sudah bagus. Dianggap MPP Palembang menjadi salah satu contoh gerakan revolusi mental birokrasi melayani di Indonesia,” tandasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini