SuaraSumsel.id - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar patroli rutin penertiban kapal compreng milik nelayan luar yang tidak memiliki izin operasi di laut daerah itu.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Pemprov Babel untuk membantu menggelar patroli dan menertibkan jika memang ditemukan kapal compreng beroperasi di wilayah laut Desa Kurau," kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, Jumat (9/9/2022).
Bupati mengatakan itu menyikapi keluhan para nelayan di Desa Kurau terkait adanya kapal compreng milik nelayan luar yang memiliki kapasitas 30 hingga 50 gross ton dengan peralatan tangkap lebih canggih.
"Kita lakukan patroli dan dilihat sejauh mana kapal compreng ini beroperasi, jika sudah melanggar tentu dikuatirkan dapat mengganggu keamanan dan meresahkan nelayan kecil di Desa Kurau," katanya.
Baca Juga:Nelayan di Ujung Genteng Tak Melaut Gegara BBM Naik
Kasat Polairud Polres Bangka Tengah Iptu Eddy S, mengatakan pihaknya sudah mengambil inisiatif untuk menggelar patroli rutin.
"Patroli rutin ini tentu berkoordinasi dengan Ditpolair Babel dan DKP Babel untuk mengantisipasi adanya aktifitas kapal compreng di wilayah laut Bangka Tengah, tepatnya di Desa Kurau," katanya.
Pihak Polairud Bangka Tengah sebelumnya juga sudah mendapat laporan dari para nelayan terkait banyaknya kapal compreng yang beroperasi di wilayah tangkap nelayan Bangka Tengah.
"Kapal compreng secara legalitasnya memiliki izin dari kementerian terkait, namun daerah operasi harus di atas 12 mil," ujarnya.
Ia menjelaskan, sesuai dengan Permen Nomor 71 Tahun 2016 wilayah tangkap kapal compreng yang berkapasitas 30 GT harus di atas 12 mil.
Baca Juga:Jual Kembali Solar Subsidi untuk Nelayan, Pria di Lampung Selatan Ditangkap
"Tentu beroperasi di bawah 12 mil jelas itu salah dan harus ditertibkan, kami tindak kalau ditemukan dan diserahkan ke DKP Babel," tegasnya. (ANTARA)
