SuaraSumsel.id - Saat ini masyarakat tengah diresahkan dengan isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax dan Solar. Pemerintah akan menaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dari harga awal yaitu Rp7.650 per liter. Sementara Pertamax menjadi Rp16.000 dari harga awal Rp12.000 dan harga- solar menjadi Rp7.200 dari harga semula yaitu Rp5.150
Dengan kenaikan harga BBM ini mengakibatkan sejumlah SPBU di kota Palembang, Sumsel dipadati oleh pengendara baik roda dua maupun roda empat yang mengantre sehingga menimbulkan kemacetan di jalan raya.
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengambil langkah untuk mengantisipasi jangka pendek dan jangka panjang jika terjadinya penyesuaian harga BBM.
“Kalau jadi merubah harga skema subsidi makanya ada penyesuaian harga. Langkah antisipasi jangka pendeknya adalah melakukan sosialisasi kepada lapisan masyarakat tentang siapa yang pantas mendapatkan subsidi dan siapa yang tidak berhak,” tegas Herman Deru usai melakukan rapat Forkompimda di Griya Agung pada Rabu, (31/8/22).
Baca Juga:Warnai Thrift Fest di Sumsel, JNE Palembang Beri Gratis Ongkir
Deru mengatakan bahwa dalam hal ini pemprov telah menjelaskan kepada semua pihak yang terlibat untuk mendistribusikan bantalan sosial agar tepat sasaran.
“Dan ke Pertamina kita sudah lakukan koordinasi tentang bagaimana kesiapan stok dan distribusinya. Jangan sampai warga menunggu distribusi dari storage, jadi kalau tengku pendamnya terisi baru mobil bisa ngisi,” tambahnya.
Dalam mengatur skema perubahan harga BBM ini, pemerintah bersana stakholder terkait sangat memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap pendistribusian BBM.
“Pemda punya peran, karena kita seperti anatomi. Pemrintah dan stakeholder ini sama dengan organ tubuh, cuma kan kondisinya banyak juga orang yang berusaha mengambil yang bukan jadi haknya, contoh mobil mewah banyak yang antre pertalite. Nah disitulah peran seluruh stakholder termasuk wartawan juga berhak untuk mengingatkan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Rizali mengungkapkan jika skema perubahan harga BBM ini dilakukan untuk mengurangi subsidi utk APBN dan juga untuk dialihkan ke bantalan sosial.
Baca Juga:Penerimaan Pajak di Sumsel Dan Babel Dinilai Naik, Ini Jenis Pajak Yang Naik
“Artinya adalah program ini membantu masyarakat kita yang kurang mampu. Kita harapkan dampak dari ini tidak terlalu tinggi, karena inflasi pangan kita juga tinggi. Dalam kondisi multieffect ini internasional dampak Ukraina dan Rusia serta faktor hambatan energi dan cuaca, di luar negeri juga ada perubahan iklim jadi tidak sama,” tutup Rizali
Kontribusi: Siti Umnah
