SuaraSumsel.id - Pelaksanaan Rapimnas Partai Gerindra yang tanpa dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno dinilai pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno ialah hal yang janggal.
"Ini bukan forum biasa. Tapi rapimnas yang agenda utamanya adalah soal pencapresan Prabowo dan koalisi dengan PKB," kata Adi melansir wartaekonomi.com-jaringan Suara.com, Senin (15/8/2022).
"Dalam logika kepartaian, acara partai di atas segala-galanya. Apalagi deklarasi majunya Prabowo sebagai ketum Gerindra sebagai capres adalah peristiwa sakral yang mestinya dihadiri semua elit partai," sambung Adi.
Absennya kedua orang itu masih ada kaitannya soal pilihan politik di 2024. Sandi yang banyak dijagokan untuk bertarung lagi di 2024, tentunya patut kecewa kalau kemudian Gerindra kembali mengusung Prabowo.
Baca Juga:Sumsel di Akhir Pekan: Palembang Berawan Pada Siang Ini
"Kalau acara partai dan deklarasi Prabowo sebagai capres 2024 segala-galanya bagi Sandi, mestinya acara kenegaraan semacam itu bisa di-cancel atau didelegasikan bagi yang lain," sindirnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) ini, mencium saat ini memang terjadi kompetisi atau persaingan antara Prabowo dengan Sandi untuk urusan Pilpres 2024.
"Kecuali Sandiaga Uno memang ditugaskan khusus Gerindra untuk hadir acara. Misalnya Sandi ditugaskan untuk urusan kementerian. Kalau itu yang terjadi, beda ceritanya. Ada tugas partai," tukas dia. UMM
Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal absennya Fadli Zon dan Sandi yang cuma sehari datang di rapimnas. Untuk Fadli, Dasco membenarkan bahwa yang bersangkutan sudah izin ke partai. Alasannya, Fadli menjadi delegasi menggantikan Ketua DPR Puan Maharani di sidang parlemen dunia.
“Pak Fadli dari tanggal 10 ke sidang parlemen dunia mewakili Ketua DPR," ungkap Dasco.
Baca Juga:9 Kloter Jamaah Haji Sumsel dan Babel Sudah Tiba di Tanah Air
Untuk Sandi, lanjut Dasco, terkait kesibukannya sebagai Menparekraf. "Pak Sandi ada kegiatan kementerian," sambung dia.
