SuaraSumsel.id - DPRD Sumatera Selatan mengungkapkan status LRT Sumsel yang masih dikelola oleh Pemerintah Pusat mengakibatkan pihaknya sulit menganggarkan di APBD Sumsel.
Hal ini terungkap saat reses anggota DPRD Sumsel tahap II tahun 2022 Dapil Sumsel 1 Kota Palembang, Selasa (12/7) di kantor Divisi Regional (Divre) III Palembang PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero.
Dari awal operasional LRT itu mendapatkan subsidi penuh dari Kementerian Perhubungan, bahkan tahun 2019 atau 2020 kementerian sempat akan menghentikan subsidi LRT. Jika kekinian alokasi dihentikan dengan kondisi animo masyarakat tinggi, maka LRT perlu tambahan subsidi.
Pada tahun 2022 ini Menteri Perhubungan Budi Karya Soemadi juga melauching mahasiswa dan pelajar bisa menikmati LRT dengan harga terjangkau. “Soal protokol kesehatan kita sudah semua lini karena sudah dua tahun ini sudah hapal dan perkembangan kita ikuti tapi sosialisasi untuk peningkatan masyarakat menikmati LRT,” ujar Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati melansir dari wongkito.co-jaringan Suara.com, Rabu (13/7/2022).
PT KAI ditunjuk sebagai penanggungjawab LRT.
"Hal ini juga, karena LRT belum diserahkan ke Provinsi Sumsel sehingga DPRD sulit mengalokasikan subsidi APBD terutama nomenklaturnya," ujarnya.
Ia juga meminta kepada Komisi V DPRD Sumsel menginformasikan kepada Kadiknas untuk bagaimana ada kunjungan ke tempat-tempat seperti museum melalui LRT sehingga ada sinergitas antara Pemprov Sumsel dengan PT KAI.
Anggota DPRD Sumsel lainnya, Kartak Sas berharap pihak PT KAI bisa memperhatikan Sumsel yang banyak memberikan kontribusi dana bagi PT KAI dengan meningkatkan CSR.
Deputi Kepala Divisi Regional III Palembang PT KAI Januri menyampaikan paparan mengenai kondisi perusahaan kereta api tersebut.
Baca Juga:Cuaca Sumsel Hari Ini, Palembang Berpotensi Hujan Ringan Pada Siang Hingga Sore Hari
