SuaraSumsel.id - Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengungkapkan jika sebenarnya masyarakat lebih ingin agar ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 adalah nol persen.
Hal ini agar pasangan calon yang muncul akan lebih variatif dan sesuai dengan kemajemukan aspirasi masyarakat Indonesia. Meskipun pada akhirnya tetap mengerucut menjadi dua pasangan calon
"Namun paling tidak aspirasi dan kepentingan publik sudah terkanalisasi," ujarnya melansir ANTARA, Minggu (19/6/2022).
Ia pun mengingatkan partai politik yang akan membentuk koalisi menghadapi Pemilu 2024 yang harus betul-betul menjadikan pemilu sebagai pembelajaran positif bagi masyarakat.
Baca Juga:Rumah Bedeng Empat Pintu di Muratara Sumsel Dilahap Api, Uang Rp 250 Juta Jadi Abu
Belakangan para elite partai mulai rajin menampilkan silaturahmi politik kepada publik. Dari beberapa pertemuan ketua umum partai, Siti menyakini ada sebuah gagasan besar yang dibahas.
"Tidak ada alasan kecuali memang bagaimana membangun koalisi untuk Pemilu 2024," kata dia.
Siti Zuhro pun mengingatkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bukan hanya sekadar menang atau kalahnya pasangan calon dan partai politik, namun harus lebih menekankan pembelajaran positif bagi masyarakat.
"Kita sudah punya pengalaman lima kali pemilu, namun yang belum kita belajar adalah bagaimana agar pemilu serentak bisa memberikan pembelajaran positif bukan negatif bagi masyarakat," katanya saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Melansir ANTARA, berbagai dampak buruk Pemilu 2019 harus diantisipasi penyelenggara dan peserta agar tidak terulang kembali pada Pemilu 2024.
Baca Juga:Prakiraan Cuaca BMKG, Minggu 19 Juni 2022: Sumsel Berawan dengan Potensi Hujan Ringan di Palembang
Siti berpandangan bahwa sebenarnya yang diinginkan masyarakat adalah nol persen tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
