SuaraSumsel.id - Mantan sekretaris menteri BUMN, Said Didu mengecam keras pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan soal perpanjangan masa jabatan presiden.
Luhut Pandjaitan sebelumnya mengungkapkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden lewat podcast Deddy Corbuzier, yang diunggah pada Jumat (11/3/2022).
Luhut Pandjaitan mengklaim bahwa Indonesia akan lebih baik jika presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Pandangan tersebut berasal dari pendapat pribadi Luhut, bukan pendapat sebagai Menteri.
Melansir hop.id-jaringan Suara.com, melalui akun Twitternya yang diunggah pada Minggu, (13/3/2022), Said Didu memberikan sanggahan terhadap pandangan Luhut tersebut.
Baca Juga:Sumsel Diprakirakan Diguyur Hujan Ringan Hari Ini, 13 Maret 2022
Dengan mengungkapkan kekhawatirannya jika Jokowi memperpanjang masa jabatan.
1. Utang Indonesia Makin Meningkat
Said Didu memprediksi bahkan utang Indonesia akan meningkat drastis jika Jokowi memperpanjang masa jabatannya.
"Utang publik akan mencapai sekitar Rp 20.000 trilyun," tulis Didu, dilansir Hops.ID dari akun @msaid_didu. Dilansir dari laman resmi BI, utang Indonesia saat ini sekitar 423,1 Milliar Dollar As, atau setara denga Rp 6.006 triliun (kurs Rp 14.196 per dollar AS).
2. BUMN Bangkrut
Baca Juga:Oknum Polisi Bakar Mantan Kekasih, Polda Sumsel Sebut Didasari Motif Cemburu
Sekretaris Menteri BUMN tersebut juga mengkalim BUMN Besar akan mengalami kebangkrutan jika persiden Jokowi menambah masa jabatannya 3 tahun lagi.
3. Rakyat Terpercah
Tidak hanya sampai di situ, Said Didu juga menyebutkan rakyat Indonesia semakin terpercah-belah, dengan perpanjangan pemerintahan Joko Widodo tersebut.
4. Ketimpangan Ekonomi
Indikator keempat yang diungkapkan Said Didu jika rezim saat ini memperpanjang masa pemerintahannya yakni terjadinya ketimpangan ekonomi. Lewat cuitan Twitternya, Said Didu menyebut bahwa kemiskinan akan mencapai titik bahaya.
5. SDA Terkuras Habis
Indikator terakhir, Said Didu menduga Sumber Daya Alam (SDA) akan dikuras habis dan dibagi-bagikan kepada pihak asing.
Mantan sekretaris menteri BUMN tersebut mengungkapkan lima indikator sekaligus khawatiran ini menjadi sanggahan pada Menko Luhut.
