SuaraSumsel.id - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mendapatkan potongan atau potongan hukuman dari Mahkamah Agung atau MA.
Hukuman Edhy Prabowo yang semula 9 tahun mendapat pengurangan selama 4 tahun, sehingga masa hukuman hanya 5 tahun.
Majelis Kasasi yang memutus perkara tersebut memiliki alasan dan pertimbangan tertentu. Melansir hop.id-jaringan Suara.com, pertimbangan hakim menyebutkan jika Edhy Prabowo memiliki harapan yang besar kepada masyarakat terutama nelayan.
"Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sehingga perlu diperbaiki dengan alasan bahwa pada faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan," kata majelis kasasi.
Baca Juga:Prakiraan Cuaca 10 Maret 2022, BMKG: Sumsel Bakal Bersuhu 33 Derajat Celcius
"Dengan tujuan adanya semangat untuk memanfaatkan benih lobster guna kesejahteraan masyarakat, yaitu ingin memberdayakan nelayan karena lobster di Indonesia sangat besar," lanjut hakim.
Majelis Hakim bersandar pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 yang dicabut oleh Edhy Prabowo saat menjabat menteri.
Dia mengganti dengan peraturan baru pada tahun 2020 yang mensyaratkan eksportir harus mendapatkan benih lobster dari nelayan penangkap.
"Sehingga jelas perbuatan terdakwa tersebut untuk mensejahterakan masyarakat khususnya nelayan kecil," kata majelis hakim, dikutip dari Pikiran-Rakyat.com.
Perihal pengumuman tersebut, Andi Samsan Nganro sebagai Juru Bicara MAlangsung memberikan penjelasan.
Baca Juga:Bakal Diakuisisi Pengusaha Batu Bara asal Sumsel Iwan Bomba, Nama Sriwijaya FC Tetap Dipertahankan
"Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai pidana yang dilakukan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowodengan penjara selama 5 tahun dengan pidana denda sebesar Rp.400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Andi Samsan Ngaro.
Edhy Prabowo juga tidak dapat dipilih menjadi pejabat publik, karena haknya tersebut dicabut. Setidaknya selama dua tahun sejak dia menyelesaikan seluruh pidana pokok yang diberikan.
