SuaraSumsel.id - Isu wacana penundaan Pemilu 2024 yang muncul akhir-akhir ini, Prabowo Subianto melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar mengatakan menghormati konstitusi.
Pada Selasa, 1 Maret 2022, Dahnil, melalui keterangan video, menyatakan bahwa Prabowo ingin merawat demokrasi yang ada di Indonesia.
“Terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024, Pak Prabowo Subiantomenyatakan beliau menghormati konstitusi kita dan ingin terus menjaga konstitusi kita, serta merawat demokrasi kita yang sehat,” kata Dahnil.
Prabowo, menurut Dahnil, terus berkomunikasi dan menjalin kontak dengan tokoh politik, baik tokoh partai politik maupun tokoh lainnya, guna merespon wacana tersebut.
Baca Juga:Songket Malaysia Terima Pengakuan UNESCO, Sumsel Bakal Lakukan Hal Ini
Melansir terkini.id-jaringan Suara.com, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya belum bisa mengomentari perdebatan penundaan pemilihan umum 2024 yang diajukan sejumlah pimpinan umum partai politik.
Wakil Ketua DPR itu menyatakan, pihaknya belum menanggapi usulan tersebut karena baru sebatas pembahasan di antara beberapa elite parpol.
Partai Gerindra, sebaliknya, hanya akan merespons jika wacana itu tersampaikan dan menjadi proses politik di DPR atau MPR.
Proses politik yang dimaksud adalah revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 atau amandemen terbatas UUD 1945.
“Kecuali, apabila ada proses politik, itu baru ada tanggapan dan itu pun adalah kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Pak Prabowo,” tegasnya.
Baca Juga:Prakiraan Cuaca BMKG 2 Maret 2022: Sumsel Berawan hingga Dini Hari
Menurutnya, konsolidasi nasional akan terus dilakukan selama usulan penundaan pemilu masih berupa wacana.
“Kalau konsolidasi partai kan kita memang terus, ada isu, enggak ada isu, ya kita memang sudah dari dulu, sudah ada time table yang mesti kita ikuti,” kata Dasco.
Tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan wacana perpajangan masa jabatan presiden.
Wacana ini diawali oleh Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 diundur lantaran dikhawatirkan mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.
