SuaraSumsel.id - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebutkan cakupan vaksinasi Covid-19 di 22 provinsi masih lebih rendah dari angka rata-rata cakupan vaksinasi nasional.
Sumatera Selatan termasuk 22 provinsi tersebut.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan situasi ini hendaknya menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah agar sebaran vaksinasi bisa mencapai ke-22 provinsi yang masih rendah cakupannya tersebut.
"Sayangnya dari 34 provinsi di Indonesia, ternyata 22 provinsi masih memiliki persentase cakupan vaksinasi dosis lengkap yang lebih rendah dari angka nasional yaitu 40,42 persen," kata Wiku dalam jumpa pers, Kamis (18/11/2021).
Baca Juga:Buruh di Sumsel Ancam Demonstrasi, Minta Gubernur Herman Deru Naikkan UMP 2022
Di Sumatera Selatan baru mencapai 27,74 persen. Selain Sumatera Selatan, juga terdapat 21 provinsi lainnya, yakni Aceh (18,70%), Sumatera Utara (34,63%), Sumatera Barat (21,13%), Riau (27,92%), Bengkulu (24,38%), Lampung (27,28%), Jawa Barat (40,06%), NTB (31,34%), NTT (24,35%), Kalimantan Barat (27,74%), Kalimantan Tengah (34,64%), Kalimantan Selatan (24,41%).
Lalu, Sulawesi Utara (37,09%), Sulawesi Tengah (22,65%), Sulawesi Selatan (28,56%), Sulawesi Tenggara (21,96%), Gorontalo (30,42%), Sulawesi Barat (22,46%), Maluku (18,93%), Maluku Utara (20,52%), dan Papua Barat (24,85%).
Selain itu, dari 22 provinsi ini terdapat 4 provinsi yang lebih dari 40 persen kabupaten/kota-nya melaporkan kepatuhan protokol kesehatan yang rendah, terutama dalam memakai masker juga menjaga jarak.
"4 provinsi tersebut adalah Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara dan Maluku, cakupan vaksinasi yang rendah jika tidak didukung patuh prokes dapat meningkatkan potensi penularan covid-19 di tengah masyarakat," tegas Wiku.
Wiku meminta pemerintah daerah dari keempat daerah ini untuk meningkatkan vaksinasi Covid-19 dan mengubah perilaku agar warganya agar taat protokol kesehatan.
Baca Juga:UMP Sumsel 2022 Tak Naik, Asosiasi Pengusaha: Sudah Sesuai Aturan
"Pastikan terbentuknya posko satgas di tingkat desa atau kelurahan maupun di fasilitas umum untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan," tutur Wiku.
- 1
- 2
