PDIP: Perhutanan Sosial Butuh Kolaborasi dan Komitmen

SuaraSumsel.id - Program Perhutanan Sosial yang menjadi perwujudan Nawacita Presiden Joko Widodo hendaknya lebih masif dikenalkan. Karena itu, guna mempercepat pelaksanaanya butuh kolaborasi dan komitmen.

Ini yang menjadi salah satu kesimpulan dari FGD yang digelar DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumsel, Sabtu (11/9/2021).

Dalam FGD ini, terungkap masih banyak pekerjaan kolaborasi yang harus dilaksanakan antar instansi. Tidak hanya di tataran pengambil kebijakan namun juga petani tapak yang membutuhkan pendampingan bersama.

Sejumlah kendala muncul dalam penerapan perhutanan sosial, meski dalam era kepemimpinan Prisiden Joko Widodo regulasi perhutanan sosial telah dibuat lebih ringkas.

Akademisi UIN Raden Fatah Palembang, Yen Rizal mengungkapkan program perhutanan yang lahir dengan ruh menghadirkan negara dalam penyelesaian konflik sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di kawasan hutan, memang tidak bisa dilaksanakan parsial.

“PDIP yang saya rasa menjadi partai pertama yang membahas perhutanan sosial di Sumsel. Dengan adanya partai yang mengawal program Presiden yang didukungnya, tentu harusnya bisa masif,” ujar Yen.

Dengan demikian, PDIP juga harus menjadikan perhutanan sosial sebagai komitmen politiknya, mulai dari tingkat pengurus partai di bawah, hingga komitmen mendorong kebijakan politis di kalangan legislatif dan eksekutif.

“Bila perlu PDIP Perjuangan harus percaya diri sebagai partai dengan kepedulian lingkungan yang tinggi, misalnya PDIP peduli global warming, yang sebenarnya akar permasalahannya ialah ketimpangan dan konflik akses dan tata kelola lahan di masyarakat,” terang ia.

Adapun, kata Yenrizal, penekanan program perhutanan sosial lainnya, ialah kepastian hukum dan sosialisasi masif.

Pemasalahan pokok Perhutanan Sosial juga diungkapkan Akademisi dari Universitas Sumatera Selatan, Rabin Ibnu Zainal, PhD ialah bersumber dari permasalahan tata kelola lahan dan hutan.