SuaraSumsel.id - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel, Erzaldi mendadak inspeksi mendadak di Pelabuhan Pangkalbalam, Senin (26/4/2021), malam.
Inspeksi mendadak atau sidak dilakukan Gubernur Erzaldi, menilai karena adanya kehilangan waktu karena pelabuhan tidak bekerja di malam hari sehingga mengakibatkan harga barang tinggi.
"Kita ingin dari sekarang dan seterusnya harus kerja disesuaikan dengan keberadaan standar kapal," ujar Erzaldi.
Kapal yang sudah bersandar di pelabuhan hendaknya dapat segera membongkar barang bawaan tanpa harus menunggu besok pagi guna mengantisipasi dampak kenaikan harga barang di masyarakat.
Baca Juga:Polda Sumsel Siapkan Empat Mobil Vaksinasi COVID 19 Datangi Lansia
"Penundaan bongkar barang di pelabuhan tentu tidak akan berjalan efisien, ketidak efisienan yang terjadi dikawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga barang di masyarakat," sambungnya.
Di lokasi, Erzaldi masih menemukan beberapa kapal yang bersandar tidak melakukan bongkar muat pada malam hari sehingga menganggu kapal lain yang sedang bekerja.
Terkait adanya agen kapal yang belum menjalankan intruksi Gubernur, Erzaldi berjanji akan memanggil perusahaan tersebut dalam rapat bersama dengan pihak KSOP dan Pelindo II Pangkalbalam dalam waktu dekat.
"Kami akan memanggil beberapa perusahaan atau agen kapal termasuk perusahaan bongkar muat dan sejumlah perwakilan guna mengetahui mengapa mereka tidak melakukan bongkar muat malam hari. Jangan sampai nanti ketidak efisienan mereka ditumpahkan kepada konsumen nantinya. Inikan menjadi barang - barang di Bangka Belitung ini jadi mahal," terangnya.
Gubernur tak menepis bila banyak selama ini berangapan ekspor barang dari Babel sulit karena ketergantungan pasang surut air laut, namun hal itu harus dapat ditanggulangi sampai menunggu pengembangan pelabuhan Pangkalbalam dimulai pada 2021 ini.
Baca Juga:Akhir April, Serapan Vaksin COVID 19 Sumsel Belum Capai 80 Persen
"Waktu bongkar yang dilakukan pada malam hari ini, bisa kita lakukan dan itu merupakan salah - satu solusi bagi kita untuk memperbesar ekspor kita dari Bangka Belitung. Kita harus memberikan kemudahan - kemudahan dan selama ini informasi ini tidak sampai kepada masyarakat kita yang membutuhkan kapal yang membawa komoditi ekspor kita keluar," jelas gubernur.
Gemeral Manajer atau GM IPC atau Pelindo II Pangkalbalam, Noval Hayin mengatakan dari segi bisnis pihaknya merasa rugi bila hanya mengandalkan biaya tambat. Pihaknya lebih senang kalau kapal di pelabuhan ada kegiatan bongkar dan muat karena di situ ada fasilitas biaya pelabuhan yang dibayarkan ke IPC.
"Perlu dicatat setiap pembayaran dan penguna jasa kepada Pelindo II itu ada hak negara namanya PNDP sebesar 5 persen dan biaya konsesi 2,5 persen dari pemberian izin badan usaha pelabuhan,"terang ia.
Kontributor : Wahyu Kurniawan
