alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Penambangan Timah Ilegal di Babel, Staf Menko Maritim: Kita Sudah Dirampok!

Sapri Maulana Sabtu, 10 April 2021 | 20:07 WIB

Penambangan Timah Ilegal di Babel, Staf Menko Maritim: Kita Sudah Dirampok!
Tambang timah ilegal dibahas di Provinsi Babel. [Istimewa]

Bareskrim mendorong Polda Babel untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pengusaha tambang ilegal dengan paradigma berbeda.

SuaraSumsel.id - Bareskrim Mabes Polri memerintahkan Ditreskrimsus Polda Babel menindak seluruh kegiatan penambangan timah ilegal tanpa terkecuali di kawasan hutan lindung. 

"Jadi kemarin kita sudah komonikasi dengan Dirreskrimsus untuk melakukan pengecekan kawasan - kawasan hutan lindung untuk segera di tindak," tegas Direktur Tindak Pidana Tertentu Dirtipiter Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Pipit Rismanto di hubunggi suara.com, Sabtu (9/4/2021).

Dikatakan Pipit, Bareskrim mendorong Polda Babel untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pengusaha tambang ilegal dengan paradigma berbeda.

"Kami melakukan penegakkan hukum dari retributif menjadi restoratif. Artinya yang selama ini hanya mempidanakan tapi tidak ada manfaatnya untuk negara malah menjadi pemborosan negara, tapi kita mengarah perbaikan atau restoratif," tegasnya.

Baca Juga: Bea Cukai Musnahkan Barang Sitaan, KPKNL Minta Masyarakat Bijak Beli Produk

Selain itu juga akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap perusahaan smelter maupun kolektor timah yang ada di Bangka Belitung.

"Dalam konsep ini nanti kita susun secara konprehensif akan kita lakukan asesmen mulai dari hulu sampai hilir. Siapapun disitu dan dimanapun titik - titik rawan dan menyimpang harus kita tindak dan perbaiki," tegasnya.

Kementerian LHK Sanksi Audit 

Dirjen Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani atau Roy mengatakan penambangan timah ilegal di hutan lindung merupakan permasalahan daerah dan seharusnya menjadi insiatif daerah tersebut.

Jika daerah tak mampu melakukan penegakkan hukum maka Gakkum Kementerian LHK yang melakukan.

Baca Juga: Tambang Emas Ilegal Makan Korban Jiwa, Pemkot Singkawang Gencarkan Patroli

"Inikan rencana kita akan memulai pengawasan terpadu, kemudian audit, termasuk kita melakukan proses penindakan bersama. Inikan Task Force bertindak bersama - sama ini," kata dia.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait