SuaraSumsel.id - Pemerintah menginginkan transaksi digital kian diaplikasikan oleh pemerintah daerah, termasuk di Sumatera selatan.
Karena itulah, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia mendorong pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah (E-TP) di semua transaksi yang dilakukan.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, Hari Widodo mengatakan kian banyak transaksi tunai yang beralih ke non tunai, apalagi di masa pandemic covid 19 ini. Salah satu yang sudah berjalan, ialah penerimaan retribusi pajak dan elektronik samsat.
“Dengan semakin banyak transaksi elektronik, akan semakin memudahkan sekaligus meningkatkan literasi pembayaran digital,” ujarnya di Griya Agung, Senin (5/4/2021).
Baca Juga:Sumsel Alami Inflasi Jelang Ramadan, BI Harap Harga Sembako Terjangkau
Hari pun mengungkapkan masih banyak potensi yang bisa digarap guna mengaplikasi transaksi digital seperti halnya tempat parkir dan potensi pendapatan asli daerah lainnya.
“Hal ini sebagai tindak lanjut Keppres nomor 30 tahun 2000, hingga terbentuklah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi maupun Kabupaten,” ujar ia.
Saat ini, terdapat empat kota dan kabupaten di Sumatera Selatan yang telah memiliki tim serupa, yakni mempercepat digitalisasi transaksi ekonomi.
Keempatnya daerah tersebut ialah Ogan Komering ulu, Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahyamengungkapkan transaksi digital elektronik akan mempermudah pemerintah dalam mengontrol keuangan, sekaligus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Baca Juga:Politikus Sumsel Ahmad Yani Jadi Ketum Masyumi Reborn
“Keuntungan lebih efisien, mencegah kebocoran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya Sumsel,”sebutnya.
Ia pun berharap ke 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan akan mampu mendukung digitalisasi ekonomi hingga akhir tahun ini.
Kontributor: Fitria
