SuaraSumsel.id - Pelaporan terhadap kerumunan warga saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) ditolak pihak kepolisian.
Hal ini dinilai pengacara Habib Rizieq Shihab, Munarman sebuah ketidakadilan. Sehingga ia menegaskan, jika hukum hanya berlaku bagi mereka yang pengkritik.
"Terbukti, toh hukum hanya berlaku untuk pengkritik rezim." ujarnya Jumat (26/2/2021).
Ia pun menyebut hukum hanya sebagai instrumen bagi Pemerintah yang menindas.
Deklarator Front Persaudaraan Islam itu kemudian mempertanyakan alasan Bareskrim Polri tidak menerima laporan yang dibuat oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan pada Kamis (25/2/2021).
"Bukti apa lagi yang didustakan?" kata dia.
Sikap polisi makin membuat masyarakat bisa menilai mengenai keadilan di negara ini. "Rakyat akan semakin terbuka matanya dengan ketidakadilan yang sangat kasat mata ini." tegas ia.
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Maumere pada Selasa (23/2/2021) lalu.
Menurut penjelasan pemerintah setempat, masyarakat sebenarnya sudah diimbau untuk tidak berkerumun untuk mencegah penyebaran Covid-19 tetapi masyarakat tetap datang bersamaan dan kerumunan tak bisa dihindari.
Menurut keterangan Ketua Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan Kurnia, Bareskrim Polri tidak menerima laporan atas kerumunan Presiden Joko Widodo.
- 1
- 2
