“Alhamdulillah Bank Syariah Indonesia menjadi bagian dalam sejarah pemberian fasilitas Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Fasilitas ini merupakan yang pertama kalinya menggunakan transaksi syariah," kata Hery.
Pada sindikasi itu, akad yang digunakan adalah Ijarah Muntahiyah bitTamlik, yaitu transaksi sewa manfaat atas suatu objek dengan pengalihan kepemilikan di akhir periode sewa.
Preservasi Jalintim Sumsel itu merupakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha pertama di sektor jalan non-tol di Indonesia. Dalam proyek ini PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berperan sebagai lembaga penjamin.
“Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang positif dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Pasalnya, proyek ini dapat mempersingkat waktu tempuh kendaraan, sehingga berdampak kepada penurunan harga barang, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkurangnya polusi udara,” kata Hery.
Baca Juga:Dipengaruhi Pasar Global, Ini Enam Faktor Pengaruhi Nilai Karet Sumsel
Ruas jalan yang dipreservasi dalam proyek ini meliputi Jalan Srijaya Raya (6,3 km), Jalan Mayjen Yusuf Singadekane (5,2 km), Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Perwiranegara (3,15 km), Jalan Soekarno - Hatta (8,32 km), Jalan Akses Terminal Alang-alang Lebar (4 km) dan Jalan Sultan mahmud Badarudin II (2,9 km).
Ruas Jalintim ini juga kan dilengkapi dua buah unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor.
Hery menambahkan, pembiayaan sindikasi merupakan salah satu strategi BSI dalam meningkatkan pembiayaan wholesale.
Selain proyek infrastruktur, pada tahun ini, BSI akan aktif menyalurkan sindikasi ke sektor energi, di mana salah satu proyek yang dibiayai adalah proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha.
Sampai Desember 2020, pembiayaan wholesale BSI tercatat sebesar Rp48,03 triliun. Pada akhir 2021, BSI menargetkan pertumbuhan pembiayaan wholesale sebesar 4 hingga 6 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
Baca Juga:Disebut Menjadi 5 Gubernur Terkaya, Herman Deru: Wajar, Saya Dulu Pedagang
