SuaraSumsel.id - Front Pembela Islam (FPI) telah dinyatakan sebagai organisasi yang tidak diperbolehkan. Pemerintah melalui keputusan empat menteri telah melarang segala bentuk penggunaan logo, atribut sekaligus penyebaran konten dengan bersimbol organisasi massa (Ormas) tersebut.
Meski telah dilarang, para penderinya akhirnya membentuk bauran organisasi baru dengan nama yang sama yakni Front Persaudaraan Islam, masih dengan akronim yang sama yakni FPI.
Lalu, sampai saat ini FPI bentukan baru ini belum memperlihatkan eksistensinya. Sementara pentolan FPI di Sumatera Selatan, Habib Muhammad Mahdi pun telah mendeklrasikan diri tergabung dalam bauran organisasi baru tersebut.
Namun ternyata dibalik perjalanan FPI yang dilarang tersebut, Gerakan Pemudah (GP) Anshor Sumetara Selatan menyatakan telah banyak menerima pendaftaran dari para mantan anggota FPI.
Baca Juga:Bareskrim Polri 2 Kali Absen di Sidang, Kubu Laskar FPI Serahkan ke Hakim
Meski tidak merinci jumlah, GP Anshor menyebutnya mencapai puluhan, baik sebelum FPI dilarang atau sudah dinyatakan terlarang.
"Jika setelah FPI dinyatakan terlarang, jumlahnya memang bertambah dari sebelumnya, tapi tidak banyak. Bisa-bisa jumlahnya mencapai puluhan," ujar Ketua GP Ansor Sumsel, Ahmad Zarkasih dihubungi Suarasumsel.id, Rabu (27/1/2021).
Menurut Zarkasih, alasan kepindahan para mantan FPI beragam, mulai dari pengakuannya khilaf, mengenal FPI hanya ikut-ikutan, hanya fanatik sama pemimpin FPI hingga tidak mengenal organisasi FPI secara mendalam.
"FPI kan besar hanya di Palembang, itu wilayah Kuto saja. Jadi di Sumsel, tidak banyak. Jika ada yang pindah, mayoritas di Palembang, berarti. Mereka mengungkapkan khilaf ikut FPI," ucap Zarkasih.
Menurut ia, FPI memang organisasi yang tidak jelas tujuannya. "Terkadang mendukung pemerintah, terkadang oposisi. Ya begitulah," sambung ia.
Baca Juga:Tak Hadiri Sidang, Keluarga Laskar FPI Gagal Cecar Ini ke Bareskrim Polri
Dalam menerima mantan FPI, pengurus GP Ansor pun menerapkan aturan organisasi, misalnya menjalankan tahapan pengorganiasian mulai dari tingkat I hingga nasional. Sehingga tidak ada program khusus atau keistimewaan atas hal tersebut.
- 1
- 2
