SuaraSumsel.id - Kebijakan Wali Kota Tanjungpinang, Rahma melantik tersangka korupsi sebagai pejabat eselon III tuai kritikkan. Salah satu kritikan disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Menurut MAKI, pelantikan oknum pejabat yang ditetapkan penyidik Kejari Tanjungpinang sebagai tersangka bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) menimbulkan polemik.
"Semestinya tidak perlu dilantik, karena sudah berstatus tersangka. Mesti tidak ada larangan, namun kepala daerah harus menjaga kepercayaan publik dengan cara pejabat-pejabatnya adalah orang bersih yang tidak tersangkut perkara hukum," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman dilansir dari Antara.
Boyamin mengemukakan bahwa kepala daerah memiliki otoritas atau wewenang melantik ASN sebagai pejabat.
Baca Juga:Percepat Tes Covid 19, Pangkalpinang Sediakan Laboratorium Biomolekuler
Akan tetapi, kekuasaan tersebut harus mengedepankan kepentingan pemerintahan dan masyarakat. Birokrasi pemerintahan harus berjalan optimal dengan menaati peraturan dan norma-norma lainnya.
Pengangkatan ASN bermasalah, terutama yang tersandung kasus korupsi, menurut dia, merupakan kebijakan yang melukai hati masyarakat.
Ditegaskan ia, kekuasaan yang diberikan kepada kepala daerah semestinya dipergunakan sesuai dengan keinginan negara, keseriusan aparat penegak hukum, dan komitmen kepala negara dalam memberantas korupsi.
"Jarang sekali terjadi di negeri ini tersangka korupsi dilantik sebagai pejabat. Ada kesan, seolah-olah dia (Wali Kota Rahma) menganggap berkuasa penuh sehingga merasa tidak ada masalah melantik pejabat dengan status tersangka," katanya menegaskan.
Boyamin merasa yakin masih banyak ASN lain yang bersih dan layak untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan. ASN yang layak dan bersih itu tentu bukan berstatus sebagai tersangka.
Baca Juga:Korupsi Rp3,3 Miliar, ASN di Tanjungpinang Malah Dapat Jabatan Baru
"Kok, kayak tidak ada orang lain yang lebih baik, dan seakan-akan ASN itu jika tidak dilantik besok akan kiamat," ujarnya.
Berdasarkan data Antara, nama Yudi Ramdani berada di urutan 73 dari 272 orang pejabat yang dilantik. Yudi ketika menjabat Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang ditetapkan sebagai tersangka.
Jabatan barunya sejak 9 Januari 2021 adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang.
Wali Kota Rahma mengatakan bahwa pelantikan terhadap seluruh pejabat tersebut, termasuk yang sedang tersandung kasus hukum, sudah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan yang matang bersama Baperjakat.
"Kami lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah," ujarnya. (Antara)
Catatan Redaksi :
Terjadi perubahan judul dari sebelumnya "Tersangka Korupsi Diangkat Pejabat, Wali Kota Pangkalpinang Tuai Kritik" menjadi "Tersangka Korupsi Diangkat Pejabat, Wali Kota Tanjungpinang Tuai Kritik". Perubahan kami lakukan karena ada kesalahan dalam penulisan. Dengan adanya kesalahan penulisan pada judul tersebut, kami sampaikan permohonan maaf.
