7 Kali Reshuffle Prabowo, Pengamat UIN Raden Fatah Palembang Soroti Efeknya ke Birokrasi

SuaraSumsel.id - Kabinet Merah Putih kembali berubah. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet untuk ketujuh kalinya sejak memimpin Indonesia pada Oktober 2024.

Reshuffle terbaru berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Sejumlah posisi strategis berganti, mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri hingga sejumlah pimpinan lembaga. Pelantikan tersebut antara lain menempatkan Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menko PMK, Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam dan Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.

Dasar hukum perombakan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Namun, di balik perubahan nama-nama di jajaran atas pemerintahan, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: seberapa besar bongkar pasang kabinet memengaruhi kerja birokrasi di bawahnya?

Akademisi Program Studi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, Taufik Akhyar, menilai frekuensi pergantian menteri perlu dilihat tidak hanya dari perspektif politik, tetapi juga dari sisi konsolidasi kinerja pemerintahan.

Menurut Taufik, reshuffle merupakan kewenangan Presiden. Namun, ketika dilakukan berulang dalam rentang waktu relatif singkat, pergantian tersebut tetap dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas konsolidasi kabinet. “Reshuffle kabinet memang kewenangan mutlak Presiden, tapi kalau dilakukan dalam periode yang relatif singkat pasti akan menimbulkan beragam spekulasi. Kalau dilihat lebih jernih, faktor konsolidasi performa kabinet agaknya lebih relevan,” kata Taufik saat dihubungi secara tertulis, Kamis (1/10/2026).

Tujuh kali bongkar pasang sejak 2025

Reshuffle pertama pemerintahan Prabowo berlangsung pada 19 Februari 2025 ketika Satryo Brodjonegoro digantikan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Perubahan berikutnya berlangsung pada 8 September 2025. Kemudian pada 17 September 2025 kembali terjadi perombakan, termasuk pergantian posisi Menko Polkam.

Perubahan kabinet berlanjut pada 8 Oktober 2025 dan 27 April 2026. Setelah itu, Presiden melakukan pergantian Menteri Keuangan pada 14 September 2026 sebelum kembali melakukan perombakan besar pada 1 Oktober 2026. Dengan pelantikan terbaru, reshuffle pemerintahan Prabowo tercatat telah berlangsung tujuh kali.

Frekuensi tersebut membuat masa dua tahun pertama pemerintahan Prabowo diwarnai perubahan cukup dinamis pada struktur kabinet. Tetapi, bagi birokrasi kementerian, pergantian menteri tidak selalu berarti seluruh mesin pemerintahan ikut berganti.

Baca Juga: Digantikan Jenderal Dudung, Ke Mana Langkah Politik Djamari Chaniago Setelah dari Kabinet?

Menteri berganti, birokrasi tetap bekerja

Taufik melihat ada satu faktor yang membuat dampak pergantian menteri terhadap birokrasi tidak selalu sebesar yang dibayangkan. Menurut dia, menteri merupakan jabatan politik, sementara banyak posisi penting di kementerian diisi birokrat karier yang telah lama bekerja dalam sistem pemerintahan.

“Dalam struktur birokrasi kementerian, sejumlah jabatan eselon diisi oleh mereka yang memang telah lama berkarier sebagai birokrat. Karena itu, siapapun yang mengisi jabatan menteri proses adaptasi relatif tidak sulit,” ujarnya.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara perubahan kepemimpinan politik dan keberlangsungan administrasi pemerintahan. Menteri dapat berganti dalam hitungan hari. Namun, program, anggaran, regulasi, data dan pekerjaan administratif kementerian tetap harus berjalan.

Karena itu, pergantian seorang menteri tidak otomatis membuat seluruh pekerjaan kementerian berhenti.

Justru tantangan yang lebih besar berada pada kemampuan pejabat baru memahami agenda yang sedang berjalan, menentukan prioritas dan membangun koordinasi dengan birokrasi yang sudah lebih dulu bekerja.