7 Kali Reshuffle Prabowo, Pengamat UIN Raden Fatah Palembang Soroti Efeknya ke Birokrasi

SuaraSumsel.id - Kabinet Merah Putih kembali berubah. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet untuk ketujuh kalinya sejak memimpin Indonesia pada Oktober 2024.

Reshuffle terbaru berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Sejumlah posisi strategis berganti, mulai dari menteri koordinator, menteri, wakil menteri hingga sejumlah pimpinan lembaga. Pelantikan tersebut antara lain menempatkan Bahlil Lahadalia sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menko PMK, Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam dan Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.

Dasar hukum perombakan tersebut tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Namun, di balik perubahan nama-nama di jajaran atas pemerintahan, ada persoalan lain yang tidak kalah penting: seberapa besar bongkar pasang kabinet memengaruhi kerja birokrasi di bawahnya?

Akademisi Program Studi Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, Taufik Akhyar, menilai frekuensi pergantian menteri perlu dilihat tidak hanya dari perspektif politik, tetapi juga dari sisi konsolidasi kinerja pemerintahan.

Menurut Taufik, reshuffle merupakan kewenangan Presiden. Namun, ketika dilakukan berulang dalam rentang waktu relatif singkat, pergantian tersebut tetap dapat menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas konsolidasi kabinet.

“Reshuffle kabinet memang kewenangan mutlak Presiden, tapi kalau dilakukan dalam periode yang relatif singkat pasti akan menimbulkan beragam spekulasi. Kalau dilihat lebih jernih, faktor konsolidasi performa kabinet agaknya lebih relevan,” kata Taufik saat dihubungi secara tertulis, Kamis (1/10/2026).

Tujuh kali bongkar pasang sejak 2025

Reshuffle pertama pemerintahan Prabowo berlangsung pada 19 Februari 2025 ketika Satryo Brodjonegoro digantikan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Perubahan berikutnya berlangsung pada 8 September 2025. Kemudian pada 17 September 2025 kembali terjadi perombakan, termasuk pergantian posisi Menko Polkam.

Perubahan kabinet berlanjut pada 8 Oktober 2025 dan 27 April 2026. Setelah itu, Presiden melakukan pergantian Menteri Keuangan pada 14 September 2026 sebelum kembali melakukan perombakan besar pada 1 Oktober 2026. Dengan pelantikan terbaru, reshuffle pemerintahan Prabowo tercatat telah berlangsung tujuh kali.

Baca Juga: Digantikan Jenderal Dudung, Ke Mana Langkah Politik Djamari Chaniago Setelah dari Kabinet?

Frekuensi tersebut membuat masa dua tahun pertama pemerintahan Prabowo diwarnai perubahan cukup dinamis pada struktur kabinet. Tetapi, bagi birokrasi kementerian, pergantian menteri tidak selalu berarti seluruh mesin pemerintahan ikut berganti.

Menteri berganti, birokrasi tetap bekerja

Taufik melihat ada satu faktor yang membuat dampak pergantian menteri terhadap birokrasi tidak selalu sebesar yang dibayangkan. Menurut dia, menteri merupakan jabatan politik, sementara banyak posisi penting di kementerian diisi birokrat karier yang telah lama bekerja dalam sistem pemerintahan.

“Dalam struktur birokrasi kementerian, sejumlah jabatan eselon diisi oleh mereka yang memang telah lama berkarier sebagai birokrat. Karena itu, siapapun yang mengisi jabatan menteri proses adaptasi relatif tidak sulit,” ujarnya.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara perubahan kepemimpinan politik dan keberlangsungan administrasi pemerintahan. Menteri dapat berganti dalam hitungan hari. Namun, program, anggaran, regulasi, data dan pekerjaan administratif kementerian tetap harus berjalan.

Karena itu, pergantian seorang menteri tidak otomatis membuat seluruh pekerjaan kementerian berhenti.

Justru tantangan yang lebih besar berada pada kemampuan pejabat baru memahami agenda yang sedang berjalan, menentukan prioritas dan membangun koordinasi dengan birokrasi yang sudah lebih dulu bekerja.

Meski birokrasi karier membuat roda pemerintahan tetap berjalan, bukan berarti pergantian pimpinan sama sekali tanpa konsekuensi. Setiap menteri membawa gaya kepemimpinan, prioritas dan cara kerja masing-masing.

Ketika terjadi pergantian, birokrasi perlu kembali menyesuaikan pola koordinasi dengan pimpinan baru.

Hal itu menjadi semakin relevan ketika pergantian terjadi pada kementerian yang sedang menjalankan program jangka panjang. Program pembangunan tidak selalu selesai dalam satu masa jabatan menteri. Ada kebijakan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai hasil.

Karena itu, tantangan sebenarnya bukan sekadar apakah birokrasi mampu beradaptasi dengan menteri baru, tetapi apakah arah kebijakan tetap konsisten ketika pucuk pimpinan berkali-kali berganti.

Menurut Taufik, setelah hampir dua tahun pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo telah memiliki cukup waktu untuk melihat kinerja masing-masing kementerian. Ia menilai evaluasi tersebut dapat menjadi salah satu dasar Presiden melakukan perubahan.

“Selama dua tahun masa kerja tersebut, Presiden Prabowo dipastikan sudah memetakan pos-pos kementerian mana saja yang paling disoroti publik namun kinerjanya tidak bisa menjawab dan memenuhi harapan masyarakat,” kata Taufik.

Ia menambahkan, pergantian pejabat dapat menjadi instrumen evaluasi apabila pemerintah menilai ada kementerian yang membutuhkan perubahan kepemimpinan.

Namun, penilaian mengenai kinerja kementerian tetap perlu dilihat berdasarkan indikator dan hasil kerja masing-masing, bukan semata-mata dari frekuensi pergantian pejabat. Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah tujuh kali reshuffle dalam dua tahun menunjukkan pemerintahan yang tidak stabil.

Taufik tidak secara langsung menyamakan pergantian kabinet dengan terganggunya birokrasi.

Menurut dia, mesin birokrasi memiliki kesinambungan karena ditopang aparatur yang bekerja secara profesional dan memiliki jenjang karier.

Di sisi lain, dinamika politik dan hukum tetap dapat memengaruhi komposisi kabinet. “Kalau menelisik komposisi kabinet yang ada saat ini dan dinamika hukum dan politik, reshuffle kabinet jilid berikutnya masih berpeluang terjadi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan analisis Taufik mengenai kemungkinan dinamika kabinet ke depan, bukan pengumuman mengenai adanya rencana reshuffle baru dari pemerintah.

Ujian sebenarnya ada pada hasil kerja

Pada akhirnya, banyaknya pergantian kabinet tidak cukup untuk menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan atau kegagalan pemerintahan. Yang lebih penting adalah apakah perubahan tersebut menghasilkan perbaikan kinerja.

Bagi birokrasi, ukurannya dapat dilihat dari keberlanjutan program, kecepatan pelayanan publik, penyerapan anggaran, kualitas kebijakan dan kemampuan kementerian mencapai target yang telah ditetapkan. Sebab, setiap kali menteri baru datang, birokrasi harus memastikan satu hal: pergantian di ruang kabinet tidak membuat pekerjaan di ruang pelayanan ikut berhenti.

Tujuh kali reshuffle dalam dua tahun akhirnya bukan hanya cerita tentang siapa yang masuk dan siapa yang keluar dari kabinet. Lebih jauh, ini menjadi ujian mengenai seberapa kuat mesin birokrasi Indonesia menjaga kesinambungan pemerintahan di tengah perubahan politik di tingkat atas.

Dan menurut Taufik, selama birokrasi karier tetap bekerja dengan baik, pergantian menteri tidak otomatis membuat roda pemerintahan berhenti. Namun, konsolidasi kinerja tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus dibuktikan oleh setiap susunan kabinet baru.

Kontributor : Mohammad Shabir Fikri