Jokowi Jawab Gugatan Pendidikan Gibran di MK: Mengapa Singgung Paket C?

SuaraSumsel.id - Gugatan soal syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak baru. Perkara ini bukan sekadar mempertanyakan di mana Gibran bersekolah, tetapi menyentuh dokumen apa yang digunakan untuk membuktikan syarat pendidikan saat dirinya mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Perkara tersebut diajukan Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon dan tercatat dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pemohon meminta MK menguji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai cawapres. Mereka mendalilkan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat merupakan syarat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Yang kemudian menjadi perhatian dalam persidangan adalah dokumen penyetaraan pendidikan. Dalam sidang 23 September 2026, KPU menjelaskan bahwa dokumen yang digunakan dalam verifikasi syarat pendidikan Gibran adalah surat keterangan penyetaraan. Hakim MK kemudian meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proses dan instrumen verifikasi tersebut.

Di tengah polemik itulah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya memberikan jawaban mengenai riwayat pendidikan putranya, Kamis (24/9/2026).

Jokowi menyebut perjalanan pendidikan Gibran dimulai dari SD 16 Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, kemudian Orchid Park Secondary School di Singapura dan O-Level.

“Yang saya tahu, Mas Gibran itu SD-nya di SD 16 Kotamadya Surakarta, SMP-nya di SMP Negeri 1 Kotamadya Surakarta, SMA di Orchid Park Secondary School di Singapura, kemudian itu di O-Level,” kata Jokowi.

Setelah itu, menurut Jokowi, Gibran melanjutkan pendidikan ke UTS Insearch di Australia, sebelum kemudian melanjutkan ke Management Development Institute of Singapore (MDIS). “Setelah masuk, kemudian masuk ke UTS Insearch, ini pathway, supaya tahu. Setelah dari situ seingat saya 3 tahun, kemudian pindah lagi masuk ke MDIS di Singapura. Jelas semuanya. Jelas semuanya,” ujar Jokowi.

Lalu, mengapa Jokowi menyinggung Paket C?

Pernyataan Jokowi soal Paket C muncul ketika ia ditanya mengenai persoalan syarat pendidikan yang menjadi bagian dari gugatan di MK.

Baca Juga: Gibran Minta PSEL Palembang Tak Sekadar Olah Sampah, Warga dan UMKM Harus Ikut Untung

Jokowi menilai tidak ada persoalan dengan persyaratan pendidikan Gibran karena dokumen pencalonannya telah diterima KPU.

“Nyatanya kan persyaratannya diterima oleh KPU. Masa sudah sekolah di luar suruh ikut Paket C lagi,” kata Jokowi.
Kalimat tersebut menjadi menarik karena inti perkara di MK justru tidak berhenti pada pertanyaan apakah Gibran pernah bersekolah di luar negeri.

Persoalan yang sedang diuji adalah apakah syarat pendidikan minimal yang diwajibkan bagi calon wakil presiden pada saat pencalonan telah dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan.

Para pemohon mendalilkan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan capres dan cawapres paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK atau sekolah lain yang sederajat. Mereka juga mempersoalkan surat keterangan penyetaraan yang menjadi bagian dari dokumen pendidikan Gibran.

Persoalannya bukan sekadar pernah sekolah di Singapura

Di sinilah letak perbedaan antara jawaban Jokowi dan pokok persoalan yang sedang diperiksa MK. Jokowi menjelaskan riwayat pendidikan Gibran untuk menunjukkan bahwa putranya memang memiliki perjalanan pendidikan di Indonesia, dan luar negeri.