5 Fakta Baru Sidang Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar, Kades Ungkap PT KIM Bukan Kelompok Tani

Menurut Pahmi, perangkat desa kemudian menerbitkan dokumen-dokumen tersebut berdasarkan permintaan yang disampaikan.

4. Kades Tak Tahu Ada Kesepakatan Bagi Hasil 50 Persen

Persidangan juga mengungkap adanya kesepakatan pembagian keuntungan sebesar 50 persen setelah kredit dilunasi dalam jangka waktu dua tahun.

Namun, Pahmi mengaku pemerintah desa tidak pernah diberi tahu mengenai adanya kesepakatan tersebut.

Ia juga menegaskan tidak pernah ada koordinasi dari pihak-pihak yang disebut dalam persidangan kepada pemerintah desa terkait pelaksanaan program pembiayaan itu.

5. Kerugian Negara Ditaksir Lebih dari Rp9,5 Miliar

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan penyaluran KUR untuk petani tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira pada 2022 hingga 2023.

Dalam persidangan sebelumnya terungkap total pembiayaan yang disalurkan kepada 95 petani mencapai sekitar Rp12,4 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3,2 miliar telah dikembalikan dan menyisakan tunggakan sekitar Rp9,5 miliar.

Berdasarkan hasil audit BPK RI tertanggal 31 Desember 2025, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp9,5 miliar.

Baca Juga: Kasus KUR BSI Rp9,5 Miliar Disidang, Petani Tambak Udang Disebut Teken Dokumen Kosong

Sidang perkara dugaan korupsi KUR BSI ini masih berlanjut. Kesaksian Kepala Desa Bumi Pratama Mandira kini menambah rangkaian fakta yang muncul di ruang sidang, terutama mengenai keberadaan PT KIM, keterlibatan puluhan petambak, serta sejauh mana pemerintah desa mengetahui program pembiayaan tersebut.