Petani Tewas di Kebun Sawit Wilmar, Komnas HAM Didesak Turun Usut Penembakan

SuaraSumsel.id - Kasus bentrokan yang menewaskan seorang petani di areal perkebunan kelapa sawit PT Buluh Cawang Plantation (BCP), anak usaha Wilmar Group, di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terus menjadi sorotan.

Perkumpulan Lingkar Hijau mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penembakan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka tembak. Organisasi tersebut juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung melakukan penyelidikan.

Kepala Advokasi Perkumpulan Lingkar Hijau, Devi Irwan, menilai penggunaan senjata api terhadap warga sipil dalam konflik agraria harus diusut secara transparan. "Pengamanan aset perusahaan tidak boleh ditukar dengan nyawa manusia. Aparat kepolisian seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan malah menjelma menjadi alat pemukul bagi oligarki perkebunan," kata Devi Irwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Jumat malam (26/6/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (23/6/2026) di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Buluh Cawang Plantation. Dalam insiden itu, seorang warga Desa Tebing Suluh bernama Ali (25) meninggal dunia. Sementara Mat Umar (43) dan Zainal Abidin (50) mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan.

Menurut Lingkar Hijau, bentrokan bermula dari konflik agraria yang telah berlangsung lama dan dipicu dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) serta penyitaan kendaraan milik warga. Pernyataan tersebut merupakan versi yang disampaikan organisasi tersebut.

Lingkar Hijau meminta penyidik mengungkap penyebab pasti kematian korban, termasuk memastikan apakah korban meninggal akibat tembakan atau faktor lain yang terjadi saat bentrokan.

Devi mengatakan, apabila hasil penyelidikan membuktikan korban meninggal akibat tembakan aparat, maka proses hukum harus dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

Ia juga menilai penggunaan kekuatan oleh aparat harus mengacu pada prinsip proporsionalitas serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Soroti Rantai Pasok Biodiesel

Baca Juga: Dari Sawit hingga Mess Dibakar, Ini Kronologi Kerusuhan PT BCP Group Wilmar

Selain mendesak pengusutan tuntas atas insiden penembakan, Perkumpulan Lingkar Hijau juga menyoroti posisi Wilmar Group sebagai salah satu perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok bahan baku program biodiesel nasional.

Koordinator Program Perkumpulan Lingkar Hijau, Hadi Jatmiko, menilai pemerintah perlu memastikan program strategis nasional tersebut tidak dibangun di atas rantai pasok yang masih dibayangi konflik agraria maupun dugaan pelanggaran hak masyarakat.

Menurut Hadi, keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari meningkatnya produksi biodiesel, tetapi juga harus dibarengi dengan penyelesaian konflik di tingkat tapak. "Sangat ironis ketika Wilmar Group meraup triliunan rupiah dari subsidi negara untuk memproduksi biodiesel, namun di tingkat tapak bahan bakunya dipanen dari lahan yang sarat konflik. Narasi transisi energi akan kehilangan makna apabila masih menyisakan konflik agraria, kekerasan, hingga dugaan pelanggaran HAM," ujarnya.

Hadi menambahkan, konflik yang dipicu dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) hanya merupakan gejala dari persoalan yang lebih besar, yakni belum tuntasnya pelaksanaan reforma agraria yang membuat sebagian masyarakat di sekitar perkebunan kehilangan akses terhadap lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.

Dalam pernyataannya, Perkumpulan Lingkar Hijau mendesak Kapolri dan Kapolda Sumatera Selatan mengusut secara transparan dugaan penembakan yang menewaskan seorang petani dan melukai dua warga lainnya.

Organisasi tersebut juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam insiden tersebut. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta mengevaluasi izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Buluh Cawang Plantation, sedangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didorong mengaudit rantai pasok biodiesel yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.