Petani Tewas di Kebun Sawit Wilmar, Komnas HAM Didesak Turun Usut Penembakan

SuaraSumsel.id - Kasus bentrokan yang menewaskan seorang petani di areal perkebunan kelapa sawit PT Buluh Cawang Plantation (BCP), anak usaha Wilmar Group, di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), terus menjadi sorotan.

Perkumpulan Lingkar Hijau mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penembakan yang menyebabkan seorang warga meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka tembak. Organisasi tersebut juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung melakukan penyelidikan.

Kepala Advokasi Perkumpulan Lingkar Hijau, Devi Irwan, menilai penggunaan senjata api terhadap warga sipil dalam konflik agraria harus diusut secara transparan. "Pengamanan aset perusahaan tidak boleh ditukar dengan nyawa manusia. Aparat kepolisian seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan malah menjelma menjadi alat pemukul bagi oligarki perkebunan," kata Devi Irwan dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Jumat malam (26/6/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (23/6/2026) di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Buluh Cawang Plantation. Dalam insiden itu, seorang warga Desa Tebing Suluh bernama Ali (25) meninggal dunia. Sementara Mat Umar (43) dan Zainal Abidin (50) mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan.

Menurut Lingkar Hijau, bentrokan bermula dari konflik agraria yang telah berlangsung lama dan dipicu dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) serta penyitaan kendaraan milik warga. Pernyataan tersebut merupakan versi yang disampaikan organisasi tersebut.

Lingkar Hijau meminta penyidik mengungkap penyebab pasti kematian korban, termasuk memastikan apakah korban meninggal akibat tembakan atau faktor lain yang terjadi saat bentrokan.

Devi mengatakan, apabila hasil penyelidikan membuktikan korban meninggal akibat tembakan aparat, maka proses hukum harus dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan pidana yang berlaku.

Ia juga menilai penggunaan kekuatan oleh aparat harus mengacu pada prinsip proporsionalitas serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain meminta pengusutan terhadap insiden penembakan, Perkumpulan Lingkar Hijau turut menyoroti posisi Wilmar Group sebagai salah satu perusahaan yang terlibat dalam rantai pasok bahan baku program biodiesel nasional.

Baca Juga: Dari Sawit hingga Mess Dibakar, Ini Kronologi Kerusuhan PT BCP Group Wilmar

Koordinator Program Perkumpulan Lingkar Hijau, Hadi Jatmiko, menilai pemerintah perlu memastikan seluruh rantai pasok program strategis nasional bebas dari konflik agraria maupun dugaan pelanggaran hak masyarakat. "Narasi transisi energi akan kehilangan makna apabila di tingkat tapak masih menyisakan konflik agraria dan kekerasan sampai pelanggaran HAM," ujar Hadi.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan organisasi tersebut terkait konflik yang terjadi di kawasan perkebunan.

Dalam pernyataannya, Perkumpulan Lingkar Hijau mendesak Kapolri dan Kapolda Sumatera Selatan mengusut secara transparan dugaan penembakan yang menewaskan seorang petani dan melukai dua warga lainnya.

Organisasi tersebut juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam insiden tersebut. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) diminta mengevaluasi izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Buluh Cawang Plantation, sedangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didorong mengaudit rantai pasok biodiesel yang berkaitan dengan perusahaan tersebut.

Perkumpulan Lingkar Hijau juga meminta pihak perusahaan bertanggung jawab memberikan pemulihan atau restitusi kepada keluarga korban apabila nantinya terbukti memiliki tanggung jawab hukum atas peristiwa tersebut.

Sementara aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait bentrokan yang terjadi di areal perkebunan tersebut.