Apa yang Terjadi dengan Pendidikan dan Infrastruktur di Sumsel hingga Picu Demo 'Sumsel Resah'?

SuaraSumsel.id - Aksi mahasiswa bertajuk “Sumsel Resah” di halaman DPRD Sumatera Selatan, Senin (4/5/2026) menyisakan sorotan tajam. Isu pendidikan dan infrastruktur yang diangkat belum menemukan jawaban konkret, sementara pimpinan DPRD tak tampak di tengah massa.

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Palembang turun menyuarakan keresahan atas kondisi jalan rusak di sejumlah daerah serta ketimpangan kualitas pendidikan yang dinilai belum merata.

Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar keluhan, melainkan realitas yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti absennya Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie, yang tidak hadir menemui massa.

 Mahasiswa menilai kehadiran Ketua DPRD penting untuk menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti aspirasi. Sebaliknya, DPRD Sumsel diwakili oleh Komisi V yang membidangi kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Ketua Komisi V DPRD Sumsel, M. Nasir, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa, meskipun belum dalam bentuk dokumen resmi.

“Kami belum menerima tuntutan secara tertulis. Namun apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa sudah kami dengarkan dan rekam. Silakan disampaikan secara resmi agar bisa kami tindak lanjuti,” ujar Nasir.

Menurutnya, mekanisme administrasi tetap diperlukan agar setiap tuntutan dapat dibahas secara formal di internal DPRD.

Ia juga memastikan bahwa isu pendidikan dan infrastruktur yang disuarakan mahasiswa menjadi perhatian Komisi V.

Baca Juga: Pelabuhan Tanjung Carat Ditarget 2028, Biaya Logistik Sumsel Berpotensi Turun Drastis

Pernyataan tersebut memunculkan kesan bahwa aspirasi mahasiswa masih berada di tahap awal—diterima secara lisan, tetapi belum berujung pada langkah konkret.

Di sisi lain, mahasiswa datang dengan tuntutan yang bersifat mendesak. Mereka berharap adanya solusi nyata, bukan sekadar pencatatan aspirasi.

Isu jalan rusak dan ketimpangan pendidikan dinilai sebagai persoalan mendasar yang membutuhkan respons cepat dari pemerintah daerah.

Hingga aksi berakhir, belum ada keputusan konkret yang diumumkan DPRD Sumsel terkait tuntutan mahasiswa.

Belum diterimanya tuntutan secara tertulis, serta absennya pimpinan DPRD dalam dialog langsung, membuat polemik ini belum benar-benar selesai.

Aksi “Sumsel Resah” kini memasuki fase lanjutan: menunggu apakah suara mahasiswa akan benar-benar ditindaklanjuti atau hanya berhenti sebagai catatan yang tersimpan.