Belanja Pegawai Membengkak 40 Persen Imbas PPPK, Pemangkasan TPP ASN Palembang Mulai Dikaji

SuaraSumsel.id - Ribuan ASN di Palembang kini mulai dihantui satu pertanyaan yakni apakah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dipangkas? Di balik itu, lonjakan pengangkatan PPPK membuat belanja pegawai membengkak hingga nyaris 40 persen dari APBD.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengakui kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak mengganggu keseimbangan anggaran daerah.

“Kondisi ini perlu diantisipasi agar pengelolaan anggaran daerah tetap seimbang tanpa mengganggu pelayanan publik,” ujar Ratu Dewa.

Kenaikan belanja pegawai tidak lepas dari pengangkatan PPPK dalam jumlah besar, baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang baru dilantik di lingkungan Pemkot Palembang.

Penambahan ini menjadi solusi atas kebutuhan tenaga kerja, namun sekaligus menambah beban rutin anggaran yang harus ditanggung setiap tahun.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, TPP ASN menjadi salah satu komponen yang paling mungkin disesuaikan. Sebab, berbeda dengan gaji pokok, TPP bersifat lebih fleksibel dalam struktur anggaran.

Ratu Dewa menyebut, opsi tersebut memang mulai dikaji, meski belum menjadi keputusan final.

“Salah satu skema yang sedang dihitung adalah optimalisasi PAD. Jika target tercapai, tekanan terhadap belanja pegawai bisa diatasi tanpa perlu pemangkasan signifikan,” jelasnya.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan langkah lain akan diambil jika kondisi fiskal tidak memungkinkan.

Di satu sisi, Pemkot Palembang memastikan tidak akan mengambil langkah yang berdampak pada keberlangsungan kerja PPPK.

Baca Juga: Profil 4 Pimpinan DPRD Sumsel, Ini Rincian Anggaran Rumah Dinas Miliaran Masing-Masing

“Kami tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan, terutama yang bisa memengaruhi keberlangsungan PPPK,” tegas Ratu Dewa.

Namun di sisi lain, tekanan anggaran memunculkan dilema baru. Jika pendapatan daerah tidak mampu menutup beban belanja pegawai, maka penyesuaian TPP menjadi opsi yang sulit dihindari.

Pemkot Palembang kini menggantungkan solusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target sekitar Rp2,5 triliun pada 2026.

Jika target ini tercapai, ruang fiskal bisa kembali longgar. Namun jika tidak, maka TPP ASN berpotensi menjadi salah satu pos yang harus disesuaikan.

Dengan belanja pegawai yang nyaris menyentuh 40 persen, isu ini tidak lagi sekadar soal angka, tetapi menyangkut keseimbangan antara kebijakan kepegawaian dan kemampuan fiskal daerah.

Bagi ASN di Palembang, pertanyaan yang kini muncul menjadi semakin nyata yakni Apakah TPP akan tetap aman, atau justru ikut terdampak dari membengkaknya belanja pegawai?