Mobil Mewah hingga Proyek Miliaran, Ini 7 Fakta OTT Anggota DPRD Muaraenim & Sang Anak

SuaraSumsel.id - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) terhadap oknum anggota DPRD Muaraenim dan anak kandungnya pada Rabu (18/2/2026) menggegerkan publik. Kasus ini terkait dugaan gratifikasi hingga bernilai miliaran rupiah dari proyek pemerintah daerah.

Berikut 7 fakta penting mengenai peristiwa penangkapan tersebut

1. Siapa yang Ditangkap?
Tim penyidik Kejati Sumsel melakukan OTT terhadap anggota DPRD Muaraenim berinisial KT dan anak kandungnya berinisial RA.

2. Dugaan Uang yang Dikantongi
Kedua tersangka diduga menerima sekitar Rp1,6 miliar dari pihak pengusaha atau rekanan.

3. Proyek yang Dipersoalkan
Terkait uang itu adalah proyek Pengembangan Jaringan Irigasi Ataran Air Lemutu di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muaraenim, yang dikelola oleh Dinas PUPR setempat. Kontrak proyek ini bernilai sekitar Rp7 miliar.

4. Ada Mobil Mewah Terlibat
Dari hasil penyidikan awal, uang Rp1,6 miliar itu diduga digunakan untuk membeli mobil mewah Toyota Alphard warna putih bernomor polisi B-2451-KYR.

5. Penggeledahan di 3 Lokasi
Tim penyidik juga melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda, yaitu rumah KT di dua blok perumahan di Desa Muara Lawai serta rumah saksi di Kelurahan Pasar II, Muaraenim. Barang bukti diamankan, termasuk dokumen dan handphone.

6. Saksi yang Diperiksa
Penyidik telah memeriksa 10 orang saksi guna memperkuat fakta di lapangan dan menelusuri aliran dana serta keterlibatan pihak lain.

7. Pengembangan Kasus Masih Berlanjut
Kasus ini masih dalam proses penyidikan. Kejati Sumsel tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan status hukum para tersangka, bahkan memeriksa pejabat daerah lainnya terkait aliran dana dan keterlibatan struktur pemerintahan.

OTT terhadap anggota DPRD Muaraenim dan anaknya menjadi sorotan karena melibatkan dugaan gratifikasi dalam proyek pemerintah daerah, mobil mewah hasil duit proyek, serta potensi pengembangan besar dalam kasus ini. Publik kini menunggu respons hukum dan penjelasan lebih lanjut dari Kejati Sumsel