Ramai Efisiensi Anggaran, Kenapa SILPA Pemkot Palembang Masih Rp79 Miliar?

SuaraSumsel.id - Isu efisiensi anggaran tengah ramai dibahas di berbagai daerah seiring dorongan pemerintah untuk memperketat belanja dan meningkatkan kualitas penggunaan APBD. Namun, di tengah narasi efisiensi tersebut, Pemerintah Kota Palembang justru mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp79 miliar pada akhir tahun anggaran 2025.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: jika efisiensi diklaim berjalan, mengapa masih tersisa anggaran yang cukup besar?

Berdasarkan data realisasi APBD 2025, Pemerintah Kota Palembang membukukan pendapatan daerah sebesar Rp4,8 triliun dari total anggaran Rp5,2 triliun, atau setara 91,67 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya, meski persentase realisasi lebih rendah dari capaian 2024.

Di sisi belanja, anggaran tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5,3 triliun dengan realisasi mencapai Rp4,8 triliun. Artinya, serapan belanja berada di kisaran 90 persen. Dari perhitungan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut, Pemkot Palembang mencatat SILPA sebesar Rp79 miliar, padahal dalam perencanaan awal APBD 2025, SILPA ditargetkan nol rupiah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nashir, menjelaskan bahwa munculnya SILPA tidak selalu identik dengan lemahnya serapan anggaran. Menurutnya, SILPA justru mencerminkan adanya pengendalian belanja dan efisiensi dalam pelaksanaan program.

Ia menuturkan, sepanjang 2025 pemerintah kota menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran. Sejumlah kegiatan mengalami penghematan biaya tanpa mengurangi target kinerja, sementara sebagian program lain mengalami penyesuaian waktu pelaksanaan. Kondisi ini membuat tidak seluruh anggaran yang tersedia harus dihabiskan di akhir tahun.

“Secara nilai, realisasi pendapatan dan belanja tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan 2024. Jadi SILPA ini lebih karena efisiensi dan pengendalian anggaran, bukan karena kinerja yang menurun,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah pembiayaan netto. Pada 2025, pembiayaan netto ditargetkan sebesar Rp67,1 miliar, namun realisasinya mencapai lebih dari Rp102,1 miliar atau sekitar 152 persen dari target. Kelebihan realisasi pembiayaan ini ikut berkontribusi terhadap terbentuknya SILPA di akhir tahun anggaran.

Meski demikian, besarnya SILPA tetap menjadi catatan penting dalam evaluasi pengelolaan APBD. Di satu sisi, SILPA dapat dipandang sebagai ruang fiskal yang menunjukkan kehati-hatian pemerintah daerah. Namun di sisi lain, angka SILPA yang cukup besar juga memunculkan diskusi publik mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Baca Juga: Kronologi Komplotan Ngaku Petugas PLN Masuk Rumah Warga Palembang, Emas Rp220 Juta Raib

Menatap tahun 2026, Pemkot Palembang telah menetapkan target pendapatan daerah sebesar Rp4,6 triliun. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menekankan bahwa efisiensi anggaran tetap akan menjadi prinsip utama, bersamaan dengan upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu strategi yang diusung adalah program Anti Mager, yang mendorong aparatur sipil negara lebih aktif turun ke lapangan untuk menggali potensi PAD yang belum tergarap. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan anggaran yang dibelanjakan benar-benar tepat sasaran.

Dengan kondisi tersebut, SILPA Rp79 miliar di APBD 2025 menjadi refleksi dua sisi pengelolaan keuangan daerah: sebagai indikator efisiensi dan kehati-hatian, sekaligus sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat.