BGN Minta Mitra dan Kepala SPPG Bersinergi: Program Makan Bergizi Gratis Tak Boleh Gagal

SuaraSumsel.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang menjadi salah satu fondasi penting dalam memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan. Namun di lapangan, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menghadapi tantangan klasik: konflik internal di tingkat pelaksana.

Hal tersebut disoroti langsung oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh kemampuan Mitra, Yayasan, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk bekerja dalam satu visi dan tujuan.

Penegasan itu disampaikan Nanik dalam Rapat Sosialisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (25/11/2025). Menurutnya, sebaik apa pun konsep dan anggaran yang disiapkan pemerintah, semua akan sia-sia jika pengelola di lapangan tidak mampu menjaga kekompakan.

“Selain bekerja sama dengan Ahli Gizi, Ahli Akuntansi, dan relawan, Kepala SPPG juga harus bisa bersinergi dengan Mitra atau Yayasan. Kalau malah saling bertengkar, bagaimana program yang sangat luar biasa ini bisa berjalan dengan baik, benar, dan aman,” ujar Nanik.

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. BGN menerima laporan adanya sejumlah dapur SPPG yang terpaksa berhenti beroperasi akibat perselisihan internal. Konflik antara Mitra dengan Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan membuat pengelolaan dapur lumpuh. Perbedaan pandangan berujung pada hengkangnya tenaga profesional, sementara operasional dapur terabaikan.

Salah satu kasus terjadi di SPPG Japan Sooko, Mojokerto. Mitra setempat, Syaikhu, mengungkapkan bahwa dapur MBG yang dikelolanya hanya mampu beroperasi selama lima hari sebelum akhirnya berhenti. “Kami mulai 20 Oktober, tapi baru berjalan lima hari sudah harus berhenti,” katanya.

Menurut Nanik, tanpa kehadiran dan peran aktif semua unsur, pengelolaan SPPG tidak mungkin berlanjut. Banyak tahapan krusial terhambat, mulai dari pengajuan proposal, pencairan anggaran, hingga pemenuhan persyaratan teknis yang menjadi standar keamanan pangan.

Ia menekankan bahwa setiap SPPG wajib memenuhi sejumlah prasyarat, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikasi Halal, serta pelatihan bagi penjamah makanan. Semua ini diperlukan untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan layak konsumsi.

Ironisnya, dukungan pemerintah daerah sebenarnya sudah tersedia. Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Mojokerto disebut sangat proaktif membantu pengurusan SLHS, IPAL, Sertifikasi Halal, hingga pelatihan penjamah makanan. Namun konflik internal membuat banyak SPPG belum memanfaatkan fasilitasi tersebut.

Baca Juga: Berkabut dan Sunyi, Danau Shuji 'Ubud'-nya Sumsel Ini Bikin Hati Langsung Adem

Data BGN menunjukkan, dari 52 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Mojokerto, baru delapan yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Sementara di Kota Mojokerto, dari tujuh SPPG yang beroperasi, baru tiga yang telah mengantongi SLHS.

Untuk mendorong percepatan, Nanik memberi tenggat waktu tegas. Seluruh SPPG diminta segera mendaftarkan pengurusan SLHS. “Yang penting sekarang daftar dulu. Saya beri waktu 30 hari. Kalau dalam 30 hari belum juga mendaftar, SPPG akan kami tutup,” tegasnya.

Sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Program MBG, Nanik juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang merasa paling berkuasa atau paling memahami segalanya dalam satu lingkup SPPG. Ego dan dominasi, menurutnya, hanya akan merusak kerja sama.

“Kita ini satu tim. Jangan saling membenci, apalagi menyimpan dendam. Kalian bisa mencontoh Pak Prabowo. Beliau saja bisa merangkul semua lawan politiknya. Masa di sini, sesama tetangga kampung malah bermusuhan,” tutup Nanik.