- Pembangunan gedung tujuh lantai RS dr. AK Gani di zona cagar budaya Benteng Kuto Besak memicu sorotan publik.
- Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Sumsel menekankan perlunya kajian mendalam sebelum menentukan kelayakan pembangunan tersebut.
- Keputusan akhir pembangunan rumah sakit tersebut masih menunggu hasil kajian resmi lintas lembaga terkait BKB.
SuaraSumsel.id - Rencana pembangunan gedung baru Rumah Sakit dr. AK Gani setinggi tujuh lantai yang berdiri di dalam kawasan Benteng Kuto Besak (BKB) kembali memantik perhatian publik. Pasalnya, area BKB merupakan zona cagar budaya yang memiliki aturan ketat terhadap aktivitas pembangunan.
Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Provinsi Sumsel, Wahyu, menegaskan bahwa proyek tersebut sejatinya harus melalui kajian mendalam sebelum ada keputusan final mengenai kelayakan pembangunan.
“Setidaknya dalam pembangunan tersebut harus dilakukan kajian biar diketahui areal mana yang boleh dilakukan pembangunan dan bagian mana yang tidak boleh. Ataukah hasil kajian memutuskan tidak boleh dilakukan pembangunan karena masuk areal BKB, dan alasan lainnya. Semuanya tergantung kesepakatan tim pengkaji,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Wahyu mengaku hingga saat ini Kesdam II Sriwijaya belum pernah menghubunginya terkait pembangunan gedung RS dr. AK Gani tersebut. “Kalau dengan saya nggak ada. Entah dengan yang lain,” katanya.
Ketika ditanyakan mengenai sikap resmi TACB Kota Palembang atas berdirinya bangunan tujuh lantai itu, Wahyu menyebut belum menerima informasi apa pun. “Saya belum dapat. Tapi entah kalau mereka sudah bersurat ke Dinas Kebudayaan atau sebaliknya. Saya kurang paham,” tambahnya.
Sementara itu, anggota TACB Kota Palembang lainnya, Dr. Kemas Ari Panji, S.Pd., M.Si, menegaskan bahwa bangunan tujuh lantai di area BKB memang harus melalui kajian mendalam, baik bangunan yang telah berdiri maupun yang masih dalam proses pembangunan.
“Bisa bekerja sama dengan BPK VI, TACB, Ikatan Arsitek, MSI, PUSKASS dan pihak lainnya,” tegasnya.
Publik Menunggu Keputusan Resmi
Hingga kini, polemik terus berkembang di tengah masyarakat terutama karena status BKB sebagai kawasan sejarah dengan perlindungan hukum. Pertanyaan besar pun mengemuka yakni apakah pembangunan RS dr. AK Gani akan tetap dilanjutkan, dibatasi, atau bahkan dihentikan?
Jawabannya masih menunggu hasil kajian dan keputusan resmi dari tim pengkaji lintas lembaga.
Baca Juga: Herman Deru: Kunci Ketahanan Pangan Sumsel pada Integrasi HuluHilir, Bukan Sekadar Produksi
Berita Terkait
-
Tak Sekadar Kota Pempek, Palembang Punya Tur Sejarah yang Bikin Merinding Bangga
-
Sultan Muda Dignation Run 2025 Bakal Pecah, Start Pindah ke BKB Palembang!
-
Warga Palembang Emosi, Willie Salim Tuduh 200 Kilogram Rendang di BKB Hilang
-
Viral Curhat Wisatawan Ungkap Pengalaman Tak Menyenangkan Saat di BKB
-
3 Wisata Heritage di Area Benteng Kuto Besak Palembang
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Saat Karhutla Mengancam Sumsel, Generasi Muda Lintas Agama Diajak Turun Tangan
-
Besok Sekolah Palembang Masuk atau Masih Daring? Ini Patokan ISPU untuk Tatap Muka
-
Dukung Tumbuh Kembang Anak Sungai Rebo, Kilang Plaju Salurkan PMT di Posyandu Asparagus
-
Suahasil Gantikan Purbaya, Pemprov Sumsel Berharap Kebijakan Fiskal Daerah Kembali seperti Semula
-
Kabut Asap Palembang, KAI Bagikan 2.800 Masker untuk Lindungi Pekerja Operasional