Kartu Liputan Istana Dikembalikan, Tapi Bayangan Represif Pers Belum Hilang

SuaraSumsel.id - Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) kembali angkat suara atas insiden pencabutan kartu liputan wartawan Istana yang sempat menghebohkan publik. Meski kartu tersebut telah dikembalikan, FJPI menilai langkah itu hanyalah “sapu bersih kosmetik” yang tak bisa menutupi kenyataan tindakan represif terhadap kebebasan pers.

Pada Senin sore, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden memutuskan mengembalikan kartu liputan yang semula dicabut dari wartawan CNN, Diana Valencia. Namun, menurut Ketua Umum FJPI, Khairiah Lubis, pengembalian itu tidak serta-merta meniadakan luka kebebasan pers yang sudah tergores.

“Harusnya pencabutan kartu liputan itu tidak pernah terjadi sejak awal. Media dilindungi oleh Undang-Undang Pers, bukan jadi objek intimidasi,” tegas Khairiah dalam pernyataan publiknya kepada Suara.com.

Menurut FJPI, tindakan pencabutan, meskipun disusul pengembalian telah menciptakan efek chilling (membuat wartawan enggan bekerja kritis) dan menimbulkan pertanyaan serius: apakah pemerintah mau menerima kritik atau malah membungkam suara media

FJPI mengingatkan bahwa hubungan pemerintah dan media seharusnya didasarkan pada kemitraan kritis yang saling menghormati tapi tetap memberi ruang kontrol bagi pers terhadap kekuasaan.

Kasus ini muncul dalam konteks polemik yang sedang ramai, yakni program MBG (Makanan Bergizi Gratis), yang dituding menimbulkan keracunan massal di sejumlah sekolah.

Jurnalis memiliki hak untuk mempertanyakan dan mengawal transparansi pemerintahan terkait kejadian tersebut.

FJPI pun menyerukan agar kejadian semacam pencabutan kartu liputan tak lagi terulang. Mereka meminta pemerintah memberikan jaminan bahwa kebebasan pers akan dijaga di semua kesempatan.

Baca Juga: Viral 7 Jam Terjebak di Toilet, Sahroni Dengar Sendiri Penjarah Bawa Linggis Obrak-abrik Rumah