OTT Dana Desa di Lahat: Dua Kades Jadi Tersangka, Diduga Setor ke Oknum Penegak Hukum

SuaraSumsel.id - Tabir pemerasan dana desa di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, mulai terbuka lebar setelah Kejaksaan Tinggi Sumsel menetapkan dua tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Kantor Kecamatan Pagar Gunung, Kamis (18/7/2025).

Dari 22 orang yang diamankan dalam OTT tersebut  terdiri atas kepala desa, camat, dan staf kecamatan yang kemudian dua nama akhirnya ditetapkan sebagai tersangka: N, Ketua Forum APDESI Pagar Gunung sekaligus Kepala Desa Padang Pagun, serta JS, Bendahara Forum APDESI yang juga Kepala Desa Muara Dua.

Keduanya diduga melakukan pemerasan sistematis terhadap para kepala desa, dengan dalih “iuran tahunan” yang akan disetorkan kepada oknum Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurut Aspidsus Kejati Sumsel Adhryansah, dari hasil OTT tersebut penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp65 juta. Dana itu disebut berasal dari “iuran” yang diwajibkan kepada setiap kepala desa: Rp7 juta per tahun.

“Forum ini telah melakukan hal serupa sejak tahun 2005, dan puncaknya terjadi pada 2025 dengan penarikan seragam sebesar Rp7 juta per desa,” jelasnya dalam konferensi pers di Palembang, Jumat (19/7/2025).

Yang mengejutkan, dana hasil iuran itu diduga tidak hanya berhenti di tangan forum, melainkan diteruskan kepada oknum aparat penegak hukum.

Namun Kejati Sumsel masih melakukan pendalaman atas dugaan aliran dana tersebut.

“Kami masih selidiki lebih lanjut siapa APH yang dimaksud. Yang jelas, fakta awal menunjukkan bahwa uang ini dipungut oleh forum dan disebut akan disetor,” ujar Adhryansah.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan jerat hukum berlapis. Mereka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan pasal 12 huruf e dan Pasal 11 UU No 20 Tahun 2001 tentang pemerasan oleh penyelenggara negara serta Pasal 18 yang memungkinkan penyitaan aset atau pengembalian kerugian negara.

Kasus ini menimbulkan kegelisahan publik, terutama para kepala desa di wilayah lain yang khawatir praktik serupa terjadi secara meluas. Kejati Sumsel menegaskan akan terus menelusuri apakah forum-forum serupa di kecamatan lain juga menjalankan skema pungutan "iuran wajib" yang tidak transparan dan melibatkan oknum aparat.

Baca Juga: Modus Oknum Bhayangkari di Sumsel Janjikan Lulus Bintara, Ternyata Peras Rp1,6 Miliar

Adhryansah juga menekankan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan, dengan prinsip zero tolerance terhadap praktik pemerasan atau korupsi yang melibatkan dana desa.

“Uang desa adalah uang rakyat. Tak boleh sepeser pun dijadikan alat transaksi kotor oleh siapa pun,” tegasnya.