Kemarahan Warga Palembang Kian Besar, Willie Salim Didesak Diproses Hukum

SuaraSumsel.id - Gelombang kemarahan masyarakat Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) terhadap kreator konten Willie Salim terus meningkat setelah kontennya mengenai hilangnya 200 kilogram daging rendang di Benteng Kuto Besak (BKB) viral.

Konten tersebut dinilai telah merusak citra masyarakat Palembang dan memicu reaksi keras dari berbagai pihak.

Koalisi Masyarakat Palembang Gugat Willie Salim, yang terdiri dari para budayawan, sejarawan, tokoh masyarakat Palembang, influencer lokal, dan konten kreator Palembang.

Dalam pertemuan kedua ini, mereka semakin menegaskan tuntutan hukum terhadap Willie Salim.

Ketua Koalisi Masyarakat Palembang Gugat Willie Salim, Hidayatul Fikri, menyatakan bahwa mereka menolak permintaan maaf yang disampaikan oleh Willie Salim terkait insiden rendang di BKB.

Menurut Hidayatul Fikri yang akrab disapa Mang Dayat, permintaan maaf tersebut hanya sebuah gimik dan tidak menunjukkan itikad baik.

"Karena kita nilai itu hanya gimik belaka. Konten tersebut masih menampilkan hal-hal yang membuat Kota Palembang malu. Yang pasti, kita juga akan menempuh jalur hukum. Sudah ada beberapa kawan-kawan kita yang melapor ke Polda Sumsel, dan akan menyusul beberapa laporan lainnya pada Senin dan Selasa ini. Kami akan menggunakan pasal-pasal yang berbeda untuk memperkuat laporan kami," ujar

Ia menegaskan bahwa laporan terhadap Willie Salim akan diajukan tidak hanya dalam ranah pidana dan perdata, tetapi juga berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta hukum adat.

Selain itu, mereka juga mendesak agar Willie Salim segera menghapus semua video yang berhubungan dengan Kota Palembang, terutama video mengenai tragedi rendang tersebut.

Baca Juga: Jadwal Imsakiyah 25 Maret 2025 untuk Palembang, Pagar Alam, Prabumulih, dan Lubuklinggau

"Di pertemuan ini, kita juga mendesak pihak kepolisian untuk memeriksa anggota kepolisian yang terlibat dalam pembuatan konten Willie Salim di BKB," tegasnya.

Kemarahan masyarakat semakin membesar seiring dengan semakin banyaknya komentar negatif yang ditujukan kepada warga Palembang di media sosial.

Budayawan Palembang, Vebri Al Lintani, menilai bahwa konten yang dibuat Willie Salim telah mencoreng nama baik warga Palembang dan menimbulkan perundungan daring terhadap mereka.

"Konten yang dibuat Willie Salim mengakibatkan komentar negatif, dan Palembang dibully sebagai orang yang rakus, tidak punya adab, dan lain-lain," ungkap Vebri.

Ia juga menduga bahwa Willie Salim telah melakukan settingan dalam konten tersebut, dengan sengaja membiarkan orang-orang mengambil rendang yang belum matang demi menciptakan sensasi.

"Jadi biang keroknya ya Willie Salim," tambahnya.

Selain menuntut Wili Salim untuk menghapus seluruh video yang berkaitan dengan Kota Palembang, terutama yang memicu kontroversi soal tragedi rendang, pihaknya juga mendesak aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga terlibat dalam pembuatan konten di kawasan Benteng Kuto Besak (BKB).

Mereka menilai bahwa keterlibatan oknum polisi dalam video tersebut bukan hanya mencoreng citra institusi kepolisian, tetapi juga menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai batasan etika dan profesionalisme aparat dalam menghadapi tren media sosial.

Oleh karena itu, mereka berharap kepolisian dapat bertindak tegas dengan mengusut dugaan keterlibatan tersebut secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya regulasi yang lebih jelas mengenai keterlibatan aparat dalam pembuatan konten digital, terutama yang berpotensi menyinggung perasaan masyarakat atau merugikan nama baik suatu daerah.

Langkah ini dianggap krusial agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang dan agar kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.

Gelombang kemarahan terhadap Willie Salim kini semakin luas, dengan semakin banyak elemen masyarakat yang mendesak tindakan tegas terhadapnya.

Koalisi Masyarakat Palembang Gugat Willie Salim berkomitmen untuk mengawal proses hukum ini hingga tuntas dan memastikan bahwa citra Kota Palembang tidak terus dirugikan oleh konten-konten yang tidak bertanggung jawab.