Scroll untuk membaca artikel
Tasmalinda
Selasa, 18 Februari 2025 | 07:37 WIB
Gedung Kejati Sumsel. Kejati tetapkan tersangka baru kasus gratifikasi K3 [ANTARA]

SuaraSumsel.id - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang kembali mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait suap atau gratifikasi dalam penerbitan Surat Perizinan Keterangan Layak K3 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan.

Senin (17/2/2025), dua tersangka baru resmi ditetapkan, yakni Firmansyah Putra, Kabid di Disnakertrans Sumsel, serta Harni Rayuni dari PJK3 Pembinaan PT Dhiya Aneka Teknik. Penetapan ini menambah daftar tersangka setelah sebelumnya eks Kepala Disnakertrans Sumsel Deliar Rizqon Marzoeki dan staf pribadinya, Alex Rahman, lebih dulu dijerat hukum.

Kedua tersangka tersebut Firmansyah Putra selaku Kabid di Disnakertrans Sumsel dan Harni Rayuni yang merupakan pihak dari PJK3 Pembinaan PT Dhiya Aneka Teknik. “Tersangka FP diduga berperan dalam memfasilitasi serta mengoordinasikan aliran dana suap yang berkaitan dengan perizinan dan pengawasan PJK3 di lingkungan Disnaker Provinsi Sumatera Selatan,” ujarnya melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com.

Penetapan kedua tersangka baru ini menyusul ditingkatkannya status eks Kepala Disnakertrans Sumsel Deliar Rizqon Marzoeki dan Staf pribadinya Alex Rahman, menjadi tersangka oleh Pidsus Kejari Palembang, belum lama ini.

Baca Juga: Setengah Anggaran Perjalanan Dinas Sumsel Dihapus, Dana Dialihkan ke Sini

Untuk tersangka HR selaku perwakilan dari PJK3 Pembinaan PT Dhiya Aneka Teknik diduga berperan sebagai pihak yang memberikan sejumlah uang dalam rangka memperlancar proses perizinan dan rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Disnaker.

“Saat ini, kedua tersangka telah dilakukan pemeriksaan intensif dan dilakukan tindakan penahanan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut,” tegasnya.

Penyidik menjerat kedua tersangka dengan Pasal 12 huruf B, huruf E, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 jo. Pasal 56.

Load More