Melangkah Maju di Usia 78 Tahun: Komitmen Sumsel Perbaiki Rumah Masyarakat Miskin

SuaraSumsel.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) telah melakukan perbaikan sekitar 8.300 rumah masyarakat miskin tidak layak huni.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni pada rapat paripurna istimewa peringatan hari jadi provinsi setempat ke-78, di Palembang, Rabu, menjelaskan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bersama 17 pemerintah kabupaten dan kota dalam provinsi setempat yang telah berjalan dengan baik itu perlu dilanjutkan dengan kualitas yang lebih baik.

Untuk mengoptimalkan kegiatan perbaikan RTLH milik masyarakat miskin, pada 2024 pihaknya menjalankan Program Gerakan Serentak (Gertak) Bedah RTLH.

"Tahun ini kami bertekad mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni melalui Program Gertak Bedah RTLH di wilayah provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu," ujarnya. Program Gertak Bedah RTLH akan didanai dari berbagai sumber seperti APBD, APBN, zakat ASN/PNS melalui Baznas, dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Jumlah rumah masyarakat miskin yang akan dibedah melalui Program Gertak 2024 sekitar 6.000 unit yang disurvei tim apakah kondisinya benar-benar tidak layak huni dan milik masyarakat kurang mampu.

Setelah Program Gertak Bedah RTLH tersebut, kata dia, pada tahun-tahun berikutnya diupayakan perbaikan dengan jumlah unit yang lebih banyak.

Untuk menjangkau sasaran bedah rumah yang lebih luas, selain mengalokasikan dana APBD dan memperjuangkan bantuan pemerintah pusat, pihaknya juga berupaya mendorong ASN/PNS menyalurkan zakat, infak, dan sedekah lebih banyak lagi ke Baznas, serta pihak perusahaan milik pemerintah dan swasta yang beroperasi di wilayah Sumsel meningkatkan penyaluran dana CSR untuk program bedah RTLH.

Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati pada kesempatan yang sama mengatakan pihaknya akan mendukung program pro rakyat yang telah dijalankan Pj Gubernur Agus Fatoni.

"Sinergisitas yang telah terjalin dengan baik antara DPRD dan Pemprov Sumsel perlu dilanjutkan sehingga program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan sebagaimana harapan bersama," ujar Anita. [ANTARA]

Baca Juga: Kopi Sumsel Penuhi 26 Persen Produksi Kopi Nusantara tapi Mengapa Belum Terkenal?