SuaraSumsel.id - Pemerintah Kota Palembang dikritik karena tetiba mengurangi angka pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp46 miliar. Pengurangan anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut teruntuk masyarakat miskin.
Datanya, Dinas Kesehatan menanggung biaya KIS bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebanyak 152.718 orang. Dari jumlah itu, APBN menanggung 763.137 orang. Dalam APBD Perubahan diketahui Pemkot Palembang mengurangi anggaran kesehatan menurju Universal Health Coverage (UHC) sebanyak Rp46 miliar.
Melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com, Ketua Fraksi PDIP DPRD Palembang, Duta Wijaya Sakti mengatakan, APBD induk 2023 telah menyetujui anggaran UHC bagi rakyat miskin bagi Kartu Indonesia Sehat/ BPJS Kesehatan sebesar Rp108 miliar. Pada APBD Perubahan 2023, anggaran tersebut dikurangi sebesar Rp46 miliar.
Legislatif mendesak agar PJ Walikota Palembang bisa mengembalikan anggaran UHC, seperti yang disahkan pada APBD induk 2023.
“Jika anggarannya tidak ada, maka rakyat miskin tak bisa mendapatkan haknya untuk pelayanan kesehatan di RS secara gratis,” sambung
Pengurangan ini dialaskan Pemkot Palembang karena KIS dialihkan ke APBN.
"Fakta yang ada, sampai hari ini, dana APBN untuk mengcover KIS tersebut tidak maksimal. Sehingga dikhawatirkan, banyak masyarakat miskin di Palembang tidak bisa lagi berobat, karena tidak dicover KIS," ungkapnya.
“Jika anggarannya tidak ada, maka rakyat miskin tidak bisa mendapatkan haknya untuk pelayanan kesehatan di RS secara gratis,” imbuhnya.
PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa membenarkan adanya pengurangan Rp46 miliar pada anggaran kesehatan mengenai pembiayaan peserta BPJS
Baca Juga: Ada Program Restorasi Gambut, Kenapa Gambut di Sumsel Terbakar Setiap Tahun?
“Hal tersebut dikarenakan memperhatikan capaian kepesertaan UHC yang sudah 100 persen, serta melihat juga realisasi pembayaran semester 1 2023 ini, termasuk pergeseran pembebanan anggaran karena adanya migrasi kepesertaan PBI dari APBD ke APBN,” ujarnya menjelaskan.
“Dengan tentu menjamin kebutuhan anggaran penyelengaraan program UHC itu sendiri,” sambung Dewa.
Berita Terkait
-
Kolaborasi BTN Syariah dan BP Tapera, 2.300 Unit Rumah Siap Akad Kredit
-
Kualitas Udara Palembang Kembali Terburuk Hari Ini, Ancam Kesehatan Anak Dan Janin
-
Gunungan Sampah TPA Sukawinatan Palembang Kembali Terbakar, Warga Dikepung Asap
-
Sepekan Lengser, Mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo Diperiksa Kejati Kasus Korupsi Ini
-
Ganja Kering Terbungkus Kardus Kemplang Palembang Gagal Diterbangkan ke Lombok
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
Terkini
-
Sufmi Dasco Pernah Sekolah di Palembang, Kini Diusulkan Jadi Wapres Prabowo
-
Selamatkan Bocah Tenggelam, Rizky Dapat Beasiswa S1 dan Bergabung dengan Damkarmat
-
Karhutla hingga Pencemaran Sungai, WALHI Suarakan Darurat Ekologis Sumsel Lewat ECOFEST
-
Jalan Panjang Merawat Tradisi, 22 Karya Budaya Sumsel Ditetapkan sebagai Warisan Nasional 2026
-
Sumsel United Kebobolan 15 Gol, M Nasuha Bongkar Masalah Lini Pertahanan