Ada Program Restorasi Gambut, Kenapa Gambut di Sumsel Terbakar Setiap Tahun?

SuaraSumsel.id - Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi lebih luas di lahan gambut Sumatera Selatan (Sumsel). Padahal Sumsel pun melakukan upaya restorasi gambut.

Lalu kenapa lahan gambut di Sumsel masih terus terbakar mesti ada program restorasi gambut di Sumsel?

Deputi Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut, dan Mangrove Republik Indonesia Tris Raditian mewakili Kepala BRGM melansir Antara, mengungkapkan luasnya lahan gambut di Sumsel membuat masyarakat harus bisa belajar menghasilkan produk - produk yang mampu bersaing sehingga mampu membangkitkan inspirasi bagi daerah lainnya yang berada di kawasan lahan gambut.

 "Masyarakat Sumsel harus percaya diri karena produk yang dihasilkan melalui restorasi gambut di Sumsel sudah sangat baik," katanya.

Baca Juga: Tak Hanya di Sumsel, Korban Investasi Bodong FEC Bertambah: 114 Orang, Kerugian Lebih Rp 4 Miliar

Sedangkan Gubernur Herman Deru mengajak masyarakat setempat  untuk menjaga lahan gambut yang ada di wilayah itu seluas 1,3 juta hektare.

Lahan gambut tersebut berada di kawasan enam kabupaten, yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

 Menurutnya, lahan gambut di Sumsel berdampak sangat besar apabila dirusak oleh oknum tak bertanggung jawab. "Karhutla yang terjadi saat ini di Sumsel penyebabnya ialah perusakan lahan gambut yang dibakar," kata Deru usai menghadiri acara Pameran Produk Unggulan Restorasi Gambut 2023 di Palembang.

 Ia meminta kepala daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk tidak mengalihfungsikan lahan gambut dengan tidak bijaksana dan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar.

 Ia menambahkan luas lahan gambut di Sumsel, menjadi incaran bagi investor untuk berinvestasi.

Baca Juga: Presiden Sriwijaya FC Hendri Zainuddin Mundur Setelah Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah Pemprov Sumsel?

 "Pemerintah kabupaten dan kota harus selektif dalam mengelola izin dan tidak mudah memberikan izin investasi lahan gambut," katanya.