Triwulan I 2021, Serapan APBN di Sumsel Capai Rp 2,75 Triliun

SuaraSumsel.id - Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN dinilai membaik dibandingkan tahun lalu. Pada triwulan I tahun ini, serapan APBN di 18 instansi pemerintah di Sumatera Selatan sudah mencapai Rp 2,750 triliun.

Jumlah tersebut diperkirakan mencapai 25 persen dari total anggaran tahun ini..

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Taukhid mengatakan capaian signifikan ini diharapkan dapat menjadi daya picu ekonomi daerah di tengah Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN akibat pandemi COVID-19.

“Ada perbaikan perilaku belanja dari Satker di pemerintahan. Ini sesuatu yang luar biasa. Belanja lebih awal ini sangat bagus dampaknya bagi Sumsel,” kata Taukhid dalam acara Implementasi Kebijakan Fiskal Pemerintahan di Sumsel pada triwulan 1/2021.

Baca Juga: Setuju Konsep Ancol Pulau Kemaro, Herman Deru: Sumsel Ini Haus Wisata

Pergerakan positif belanja pemerintah ini sebenarnya sudah terasa sejak Januari 2021, yang terealisasi 5,8 persen. Padahal jika mengamati histori pada Januari 2020 hanya 2,9 persen.

Jika pada tahun lalu Satker harus bekerja keras untuk beradaptasi karena adanya refucusing dan realokasi anggaran terkait penanganan COVID-19, maka tahun ini jauh lebih mudah karena pemerintah daerah bisa menyesuaikan.

“Biasanya penyerapan baru mulai menanjak di triwulan III dan triwulan IV, tapi kini sudah berbeda. Kami harapkan ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya,” kata dia.

Performa positif itu tergambar pada kinerja penyerapan dana APBN dari pos Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Pada triwulan I 2021 sudah terealisasi 25,13 persen dari pagu Rp26,19 triliun (Dana Bagi Hasil terealisasi 38,94 persen dari pagu Rp5,5 triliun).

Baca Juga: Kasus Perawat Dianiaya, PPNI Sumsel: Kasus Hukum Diteruskan Meski Memaafkan

Dana Alokasi Umum 28,16 persen dari pagu Rp11,56 triliun, Dana Alokasi Khusus non Fisik 23,77 persen dari pagu Rp4,13 triliun, DAK fisik nol persen dari pagu Rp1,90 triliun, DID 7,87 persen dari pagu Rp31,35 miliar dan Dana Desa 6,01 persen dari pagu Rp2,69 triliun.