Strategi Reforma Agraria Sumsel Disusun, Wujudkan Akses Berkeadilan

SuaraSumsel.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berupaya mengurangi persoalan sengketa tanah dan lahan yang sering terjadi di tengah masyarakat, diantaranya menyusun strategi reforma agraria 2021. 

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, permasalahan agraria selalu dialami masyarakat setiap tahunnya. 

“Tentu rapat koordinasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap kepemilikan lahan mereka, sehingga sengketa keagrarian tidak terjadi lagi ke depannya,” ungkapnya usai membuka Rapat Koordinasi (rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2021 di Hotel Santika Radial Palembang, Selasa (30/3/21). 

Ia berharap memberikan strategi dalam penyelesaian berbagai persoalan terkait angraria di Sumsel dan menjadikan masyarakat lebih nyaman dan tenang dalam memaksimalkan lahan garapannya. 

Baca Juga: Usai Petugas Dishub, Jajaran Pejabat Pemkot Palembang Dites Urine

“Kita berharap adanya strategi penataan dan akses yang berkeadilan serta  berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel,” tegasnya. 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel, Drs Pelopor M.Eng., Sc mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya mewujudkan reforma agraria.

“Kita berupaya menyelesaikan permasalahan agrarian di berbagai kabupaten/kota di Sumsel. Ini sebagai bukti tidak ada labelisasi terkait penyelesaian permasalahan agraria di Sumsel,” terang ia. 

Pihaknya menargetkan, permasalahan agrarian yang terjadi di Sumsel terselesaikan, termasuk permasalahan lahan warga transmigrasi.

“Selain mendorong mendapatkan sertifikat, kita juga membantu agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal dan berproduksi dengan maksimal,” ucapnya. 

Baca Juga: Nama Bupati Dodi Reza Diusung di Pilgub Sumsel, Ini Target Golkar Palembang

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumsel, Lasma Ravita mengatakan penyusunan strategi ini melibatkan berbagai pihak terkait tujuan menigkatkan koordinasi data lahan di Sumsel. 

“Data-data yang ada, mulai dari pemerintah pusat, pemerintan daerah, NGO dan pihak lainnya kita selaraskan. Ada 67 orang yang kita libatkan dalam kegiatan ini, mulai dari tim pelaksana harian gugus tugas serta pihak lainnya,” ujarnya.