Pemblokir Rekening Bank Milik FPI Didoakan Dapat Hidayah

SuaraSumsel.id - Rekening bank milik Front Pembela Islam (FPI) masih diblokir hingga saat ini. Pengacara Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar berdoa agar pihak yang memblokir rekening tersebut mendapatkan hidayah untuk bertaubat.

Aziz mengatakan, bahwa dana umat yang ada di dalam rekening tersebut masih belum bisa diambil. Ia juga tidak mengetahui siapa pihak yang memblokir rekening itu.

"Masih tidak bisa diambil," kata Aziz saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (5/1/2021).

Aziz menduga pemblokiran rekening tersebut dilakukan oleh 'garong' yang paling cepat dengan urusan uang namun lambat dalam hal keadilan. Ia tidak menyebut maksud sosok yang disebutnya dengan istilah garong.

Baca Juga: FPI Bukan Pendukung ISIS, Ade Armando Sebut Rizieq Provokasi Konflik Poso

"Diduga digarong duit amanat umat itu oleh garong-garong yang gesit soal ngembat duit tapi pelit soal keadilan," ujarnya.

Lebih lanjut, Aziz pun mendoakan kepada garong-garong tersebut untuk mendapatkan hidayah. Dari situ ia berharap kalau garong-garong itu dapat mengembalikan dana umat.

"Langkahnya doakan kepada Allah supaya penggarong itu dapat hidayah supaya bertaubat dan kembalikan dana umat yang digarong tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji mengatakan, setelah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, penegak hukum memang memiliki wewenang upaya paksa (dwang middelen atau coercive force) untuk memblokir rekening milik FPI.

“Memang dalam rangka pelaksanaan upaya paksa yang pro justitia, penegak hukum memiliki wewenang upaya paksa tersebut, termasuk pemblokiran rekening FPI, terlepas legalitas legal standing-nya,” terang Indriyanto disitat dari Beritasatu.

Baca Juga: Ini Bukti Versi Ade Armando, Sebut FPI Bukan ISIS Tapi Tetap Dicap Teroris

Lebih jauh, menurutnya, dalam upaya paksa tersebut, penekanannya terletak pada tindak hukum pemblokiran, bukan subyek standing.

Mengingat, pemblokiran rekening merupakan salah satu tindakan hukum kepada pihak-pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.