SuaraSumsel.id - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan menyatakan permintaan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini lebih kepada pertimbangan manfaatnya.
“Tentu yang menjadi mempertimbangnya yakni aspek kesehatan dan bagaimana segera menyelesaikan pandemi ini,” ujar Ketua PBNU, Sumatera Selatan, KH Amiruddin Nahrowi, Senin (21/9/2020)
Ia menjabarkan pertimbangan Pengurus Besar (PBNU) untuk menunda Pilkada serentak karena spek kesehatan. Meski dilaksanakan penerapan protokol kesehatan yang ketat, masyarakat akan sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah besar terutama dalam tahapan akhir ini.
“Anggarannya bisa dialokasikan menyelesaikan dampak kesehatan sekaligus ekonomi yang dirasa oleh masyarakat saat ini. Selesaikan pandemi dahulu,” sambung ia
Baca Juga: Diperpanjang, Tak Ada Belajar Tatap Muka di Palembang Hingga Akhir Tahun
Karena PBNU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup atau hifdz al nafs dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga keberlangsungan ekonomi atau hifdz al mal masyarakat.
Penularan virus corona atau covid 19 yang sudah mencapai tingkat darurat membutuhkan prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah yang selayaknya diorientasikan bagi mengetaskan krisis kesehatan.
“Di tengah upaya menanggulangi dan memutus mata rantai, ada agenda politik yang identik dengan mobilisasi massa. Faktanya sejumlah penyelenggara terjangkit Covid 19,” terang ia.
Dalam waktu dekat, Amiruddin yang lebih dikenal dengan Cek Amir ini memastikan akan menyampaikan sikap PBNU kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru dan jajaran pelaksana Pilkada.
“Kami meminta agar merelokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan pengaman sosial. Sikap ini akan kami langsung sampaikan dalam waktu dekat meski kebijakan berada di tangan mereka,” terang ia.
Baca Juga: Kiat Produktif di Pandemi, Herman Deru : Terampil Tata Boga dan Tata Rias
Di Sumsel sendiri, satu bakal calon bupati masih harus menjalani isolasi akibat virus covid 19, dua komisioner KPU Musi Rawas Utara (Muratara) juga terkonfirmasi positif virus yang sama. Tidak hanya itu, staf pegawai di KPU Muratara juga reaktif mengalami penularan virus.
Berita Terkait
-
Kapolri Listyo Persilakan Anggotanya Dilaporkan jika Tak Netral di Pilkada 2024
-
Nyoblos Pilkada Serentak, KPU Instruksikan Jajaran di Daerah Tetapkan 27 November Libur Nasional
-
Pilkada 2024: Pemerintah Pertimbangkan 27 November Jadi Libur Nasional
-
Pilkada Serentak Kian Dekat, Kemendagri Dorong Seluruh Pekerja Ad Hoc Terlindungi Jamsos
-
Usai Ditetapkan Tersangka Korupsi Jalur Kereta Besitang-Langsa, Prasetyo Boeditjahjono Kembali Jadi Tersangka Proyek LRT
Terpopuler
- Siapa Intan Srinita? TikToker yang Sebut Roy Suryo Dalang di Balik Fufufafa Diduga Pegawai TV
- Andre Taulany Diduga Sindir Raffi Ahmad, Peran Ayu Ting Ting Jadi Omongan Netizen
- Beda Kekayaan Ahmad Dhani vs Mulan Jameela di LHKPN: Kebanting 10 Kali Lipat
- Kembali di-PHP Belanda, Pemain Keturunan Rp695 Miliar Pertimbangkan Bela Timnas Indonesia?
- Dear Shin Tae-yong! Kevin Diks Lebih Senang Dimainkan sebagai Pemain...
Pilihan
-
Kronologi BNI "Nyangkut" Rp374 Miliar karena Beri Utang ke Sritex
-
Misteri Gigi 4 Truk Pemicu Tabrakan Beruntun di Tol Cipularang KM 92
-
Nyaris Tiada Harapan: Potensi Hilangnya Kehangatan dalam Interaksi Sosial Gen Z
-
3 Hari Jelang Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siap-siap Harga Tiket Pesawat Naik Ibu-Bapak!
-
Gelombang PHK Sritex Akan Terus Berlanjut Hingga 2025
Terkini
-
Dapatkan BMW dan Voucher Diskon 99% di BRImo FSTVL
-
Sabrina BRI: Asisten Virtual untuk Belanja Hemat, Kuliner dan Lokasi ATM Terdekat
-
Polusi Batu Bara Jadi Sorotan Debat Cawagub, Cik Ujang Malah Janjikan Mobil Sedot Debu
-
Energi Mikrohidro PT Pertamina Mengubah Desa Terpencil di Kaki Bukit Barisan
-
Spesifikasi Mobil Dinas Pindad Maung yang Digunakan Pj Gubernur Elen Setiadi