Minta Pilkada Ditunda, NU Sumsel : Relokasi Anggaran Bagi Kesehatan!

SuaraSumsel.id - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan menyatakan permintaan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini lebih kepada pertimbangan manfaatnya.

“Tentu yang menjadi mempertimbangnya yakni aspek kesehatan dan bagaimana segera menyelesaikan pandemi ini,” ujar Ketua PBNU, Sumatera Selatan, KH Amiruddin Nahrowi, Senin (21/9/2020)

Ia menjabarkan pertimbangan Pengurus Besar (PBNU) untuk menunda Pilkada serentak karena spek kesehatan.  Meski dilaksanakan penerapan protokol kesehatan yang ketat, masyarakat akan sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah besar terutama dalam tahapan akhir ini.

“Anggarannya bisa dialokasikan menyelesaikan dampak kesehatan sekaligus ekonomi yang dirasa oleh masyarakat saat ini. Selesaikan pandemi dahulu,” sambung ia

Karena PBNU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup atau hifdz al nafs dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga keberlangsungan ekonomi atau hifdz al mal masyarakat.

Penularan virus corona atau covid 19 yang sudah mencapai tingkat darurat membutuhkan  prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah yang selayaknya diorientasikan bagi mengetaskan krisis kesehatan.

“Di tengah upaya menanggulangi dan memutus mata rantai, ada agenda politik yang identik dengan mobilisasi massa. Faktanya sejumlah penyelenggara terjangkit Covid 19,” terang ia.

Dalam waktu dekat, Amiruddin yang lebih dikenal dengan Cek Amir ini memastikan akan menyampaikan sikap PBNU kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru dan jajaran pelaksana Pilkada.

“Kami meminta agar merelokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan pengaman sosial. Sikap ini akan kami langsung sampaikan dalam waktu dekat meski kebijakan berada di tangan mereka,” terang ia.

Baca Juga: Diperpanjang, Tak Ada Belajar Tatap Muka di Palembang Hingga Akhir Tahun

Di Sumsel sendiri, satu bakal calon bupati masih harus menjalani isolasi akibat virus covid 19, dua komisioner KPU Musi Rawas Utara (Muratara) juga terkonfirmasi positif virus yang sama. Tidak hanya itu, staf pegawai di KPU Muratara juga reaktif mengalami penularan virus.