SuaraSumsel.id - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Selatan menyatakan permintaan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini lebih kepada pertimbangan manfaatnya.
“Tentu yang menjadi mempertimbangnya yakni aspek kesehatan dan bagaimana segera menyelesaikan pandemi ini,” ujar Ketua PBNU, Sumatera Selatan, KH Amiruddin Nahrowi, Senin (21/9/2020)
Ia menjabarkan pertimbangan Pengurus Besar (PBNU) untuk menunda Pilkada serentak karena spek kesehatan. Meski dilaksanakan penerapan protokol kesehatan yang ketat, masyarakat akan sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah besar terutama dalam tahapan akhir ini.
“Anggarannya bisa dialokasikan menyelesaikan dampak kesehatan sekaligus ekonomi yang dirasa oleh masyarakat saat ini. Selesaikan pandemi dahulu,” sambung ia
Baca Juga: Diperpanjang, Tak Ada Belajar Tatap Muka di Palembang Hingga Akhir Tahun
Karena PBNU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup atau hifdz al nafs dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga keberlangsungan ekonomi atau hifdz al mal masyarakat.
Penularan virus corona atau covid 19 yang sudah mencapai tingkat darurat membutuhkan prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah yang selayaknya diorientasikan bagi mengetaskan krisis kesehatan.
“Di tengah upaya menanggulangi dan memutus mata rantai, ada agenda politik yang identik dengan mobilisasi massa. Faktanya sejumlah penyelenggara terjangkit Covid 19,” terang ia.
Dalam waktu dekat, Amiruddin yang lebih dikenal dengan Cek Amir ini memastikan akan menyampaikan sikap PBNU kepada Gubernur Sumsel, Herman Deru dan jajaran pelaksana Pilkada.
“Kami meminta agar merelokasikan anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan pengaman sosial. Sikap ini akan kami langsung sampaikan dalam waktu dekat meski kebijakan berada di tangan mereka,” terang ia.
Baca Juga: Kiat Produktif di Pandemi, Herman Deru : Terampil Tata Boga dan Tata Rias
Di Sumsel sendiri, satu bakal calon bupati masih harus menjalani isolasi akibat virus covid 19, dua komisioner KPU Musi Rawas Utara (Muratara) juga terkonfirmasi positif virus yang sama. Tidak hanya itu, staf pegawai di KPU Muratara juga reaktif mengalami penularan virus.
Berita Terkait
-
Warna Surat Suara Pilkada 2024 Beda-Beda! Cek di Sini Biar Gak Bingung di TPS
-
Cara Cek Lokasi TPS Pilkada 2024 Online, Pemilih Wajib Tahu!
-
Logistik Pilkada 2024 di Jakarta Mulai Didistribusikan
-
Apa Dokumen yang Dibawa ke TPS Pilkada Serentak 27 November 2024?
-
Gunakan CCTV, Pemprov Papua Tengah Antisipasi Gangguan Keamanan Pilkada Serentak
Terpopuler
- Profil dan Agama Medina Dina, Akan Pindah Agama Demi Nikahi Gading Marteen?
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Baim Wong Terluka Hatinya, Olla Ramlan Maju Senggol Paula Verhoeven: Ego Laki Jangan Disentil Terus
- Rumah Baru Sarwendah Tersambar Petir
- Beda Kekayaan AKP Dadang Iskandar vs AKP Ryanto Ulil di Kasus Polisi Tembak Polisi
Pilihan
-
Pemetaan TPS Rawan di Kaltim: 516 Lokasi Terkendala Internet
-
Siapa SS? Anggota DPR RI yang Dilaporkan Tim Hukum Isran-Hadi Terkait Politik Uang di Kaltim
-
Proyek IKN Dorong Investasi Kaltim Capai Rp 55,82 Triliun Hingga Triwulan III
-
Tim Hukum Isran-Hadi Ungkap Bukti Dugaan Politik Uang oleh Anggota DPR RI Berinisial SS
-
5 Rekomendasi HP Murah Mirip iPhone Terbaru November 2024, Harga Cuma Rp 1 Jutaan
Terkini
-
Viral Ibu Gendong Bayi Diamankan Terkait Dugaan Money Politik di Lubuklinggau
-
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Sumsel Saat Pilkada: Ini Daftar Terkena Dampak
-
Aset Pemprov Sumsel yang Hilang Selama 73 Tahun Akhirnya Ditemukan
-
Gempa Beruntun Guncang OKU, BPBD Imbau Masyarakat Tetap Tenang
-
Semen Baturaja Raih Penghargaan SNI Award 2024: Bukti Komitmen Kualitas