- Ketua Projo Budi Arie membenarkan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo pada 11 November 2026.
- DPR menjadwalkan rapat paripurna pada 12 November 2026 untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.
- Proses pengunduran diri dan mekanisme pemakzulan memiliki jalur konstitusional berbeda yang masih memerlukan kejelasan hukum tata negara.
Di sisi lain, pengunduran diri merupakan jalur berbeda dari pemakzulan. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses konstitusional. Sementara itu, Pasal 8 mengatur kondisi apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, pengunduran diri dan pemakzulan tidak bisa disamakan sebagai satu proses yang sama.
Apabila pengunduran diri Gibran diproses secara formal hingga menyebabkan kekosongan jabatan, mekanisme pengisian posisi Wapres akan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Baca Juga:Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Harus Ajukan 2 Nama Ini ke MPR, Siapa Saja?
Namun, persoalan yang muncul adalah bagaimana nasib usulan HMP apabila pengunduran diri Gibran lebih dahulu dinyatakan sah.
Apakah DPR masih dapat melanjutkan pembahasan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wapres? Ataukah proses tersebut kehilangan objek karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menduduki jabatan?
Pertanyaan ini membutuhkan penjelasan hukum tata negara karena UUD 1945 mengatur mekanisme pengunduran diri dan pemakzulan melalui ketentuan yang berbeda.
Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa pengunduran diri otomatis menggugurkan HMP. Sebaliknya, belum ada pula dasar untuk menyatakan bahwa proses pemakzulan pasti tetap berlanjut tanpa mempertimbangkan perubahan status jabatan.
Surat ke Presiden dan Proses di MPR Perlu Dibedakan
Baca Juga:Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Tito Karnavian hingga Badrodin Haiti Hadir
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Gibran mengundurkan diri.
Menurut Yusril, harus ada pernyataan tertulis dari Wakil Presiden yang ditujukan kepada MPR. Setelah terjadi kekosongan jabatan, MPR kemudian meminta Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih sebagai pengganti.
Penjelasan tersebut menjadi penting karena kabar penyerahan surat Gibran kepada Prabowo belum otomatis menjawab seluruh tahapan administrasi dan ketatanegaraan.
Dengan kata lain, perlu dibedakan antara penyampaian surat kepada Presiden, pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada MPR, dan proses formal yang berujung pada kekosongan jabatan.
Hingga Rabu (11/11/2026) malam, konfirmasi yang tersedia mengenai penyerahan surat berasal dari Budi Arie. Belum ada pengumuman resmi dari MPR yang menyatakan jabatan Wakil Presiden telah kosong.
Dua Proses, Satu Persoalan Ketatanegaraan
