- Ketua Projo Budi Arie membenarkan Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo pada 11 November 2026.
- DPR menjadwalkan rapat paripurna pada 12 November 2026 untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.
- Proses pengunduran diri dan mekanisme pemakzulan memiliki jalur konstitusional berbeda yang masih memerlukan kejelasan hukum tata negara.
SuaraSumsel.id - Dua jalur politik kini bergerak beriringan di tengah polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di satu sisi, Gibran dikabarkan telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, DPR tetap menjadwalkan pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan proses pemakzulan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan: mana yang lebih dahulu diproses, pengunduran diri Gibran atau usulan pemakzulan melalui DPR?
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran pada Rabu (11/11/2026). Ia juga membenarkan bahwa surat tersebut telah diserahkan kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
"Betul," kata Budi Arie saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut.
Baca Juga:Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Harus Ajukan 2 Nama Ini ke MPR, Siapa Saja?
Namun, penyerahan surat kepada Presiden belum serta-merta memastikan jabatan Wakil Presiden resmi kosong. Status pemberhentian Gibran masih membutuhkan kejelasan mengenai proses formal dan konstitusional yang harus ditempuh.
Pada saat bersamaan, DPR telah menerima usulan penggunaan HMP yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Dua perkembangan ini membuat proses politik dan ketatanegaraan terkait posisi RI-2 menjadi perhatian publik.
DPR Tetap Proses Usulan HMP pada 12 November
Saan Mustopa menjelaskan, usulan HMP telah memenuhi persyaratan pengajuan karena ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Jumlah tersebut melampaui ketentuan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
Baca Juga:Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Tito Karnavian hingga Badrodin Haiti Hadir
Menurut Saan, usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum dibawa ke forum paripurna.
Materi HMP berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Dasar yang digunakan para pengusul merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Meski demikian, 120 tanda tangan tersebut belum berarti Gibran telah dimakzulkan.
Rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis merupakan bagian dari proses pengajuan dan tindak lanjut hak DPR. Masih terdapat tahapan yang harus dilalui sebelum usulan tersebut dapat berkembang menjadi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Jika proses berlanjut ke pemakzulan, DPR harus membuktikan dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Pengunduran Diri Gibran Tidak Otomatis Menghentikan Proses DPR
