Dengan demikian, nama-nama yang beredar dalam perbincangan politik belum dapat disebut sebagai calon resmi sebelum diajukan oleh presiden sesuai mekanisme konstitusi.
Prabowo nantinya harus mengajukan dua nama untuk dipilih MPR. Kedua calon tersebut akan mengikuti mekanisme pemilihan yang ditentukan dalam sidang lembaga negara tersebut.
Hal ini sekaligus membantah anggapan bahwa presiden bisa langsung menunjuk satu orang untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong.
MPR punya waktu maksimal 60 hari untuk memilih pengganti
Baca Juga:Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Tito Karnavian hingga Badrodin Haiti Hadir
Konstitusi juga menetapkan batas waktu agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama. Dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Sidang tersebut bertujuan memilih satu wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden.
Wakil presiden terpilih kemudian menjalankan tugas untuk sisa masa jabatan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, pengisian jabatan tersebut bukan berarti membuka pemilihan presiden dan wakil presiden baru oleh masyarakat.
Mekanisme ini berbeda dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.
Dalam pemilihan umum, pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Namun, ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden di tengah masa jabatan, konstitusi memberikan mekanisme khusus melalui usulan presiden dan pemilihan oleh MPR.
Baca Juga:Prabowo Salurkan Rp200 Miliar untuk Karhutla Sumsel, Ini Rincian Dana untuk 15 Daerah
Berbeda dengan pemakzulan, siapa yang menentukan nasib Gibran?
Selain kabar mengenai niat pengunduran diri, posisi Gibran juga menjadi perhatian setelah muncul usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut.
Puan menegaskan bahwa tindak lanjutnya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Perlu dipahami, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua proses berbeda. Pengunduran diri berawal dari keputusan pejabat untuk melepaskan jabatannya, sedangkan pemakzulan merupakan proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional.
Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa pemberhentian presiden maupun wakil presiden harus melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
