SuaraSumsel.id - Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan baru mengenai siapa yang akan mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia jika pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi.
Konstitusi ternyata telah mengatur mekanisme penggantian wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Presiden Prabowo tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk menggantikan Gibran. Ada dua nama yang harus diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kemudian dipilih melalui sidang lembaga tersebut.
Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden.
Artinya, apabila jabatan Gibran benar-benar kosong, kewenangan mengajukan dua calon berada di tangan Prabowo. Sementara keputusan akhir mengenai siapa yang menjadi wakil presiden pengganti berada di tangan MPR.
Baca Juga:Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Tito Karnavian hingga Badrodin Haiti Hadir
Gibran sudah menyampaikan niat mundur kepada Prabowo
Wacana penggantian wakil presiden mencuat setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan Prabowo dan Gibran di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika persoalan dokumen pendidikannya.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Ia sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden menolak niat pengunduran diri tersebut.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Baca Juga:Prabowo Salurkan Rp200 Miliar untuk Karhutla Sumsel, Ini Rincian Dana untuk 15 Daerah
Dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di peradilan tata usaha negara.
Pernyataan Istana tersebut belum berarti Gibran telah resmi mengundurkan diri. Belum ada pengumuman bahwa jabatan wakil presiden dinyatakan kosong ataupun keputusan mengenai pengganti.
Karena itu, mekanisme penggantian wakil presiden masih merupakan skenario konstitusional apabila pengunduran diri benar-benar terjadi.
Dua nama harus diajukan Prabowo, tetapi siapa calonnya?
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR.
Namun, konstitusi tidak menyebutkan nama tokoh tertentu yang otomatis berhak menggantikan wakil presiden. Tidak ada pula ketentuan bahwa calon pengganti harus berasal dari partai politik tertentu atau merupakan pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai menteri.
