- Komisi VII DPR RI menyoroti rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Sumatera Selatan yang baru mencapai Rp7 triliun.
- Rombongan Komisi VII DPR RI menunda kunjungan kerja di Palembang pada Jumat, 6 November 2026, karena Gubernur Herman Deru tidak hadir.
- Penundaan rapat kerja tersebut mengakibatkan pembahasan pengembangan kawasan industri, Pelabuhan Tanjung Carat, dan desa wisata belum terlaksana.
SuaraSumsel.id - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi sorotan Komisi VII DPR RI. Dari total penyaluran KUR nasional sekitar Rp277 triliun, kontribusi Sumsel baru mencapai Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen.
Rendahnya angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai optimalisasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumsel. Persoalan itu menjadi salah satu agenda yang hendak dibahas Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sumsel dalam kunjungan kerja di Palembang, Jumat (6/11/2026).
Namun, pertemuan tersebut berujung penundaan setelah Gubernur Sumsel Herman Deru tidak hadir. Padahal, rombongan Komisi VII datang bersama sejumlah mitra kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk membahas persoalan strategis perekonomian daerah.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyebut kontribusi penyaluran KUR Sumsel masih tertinggal dibandingkan sejumlah provinsi lain.
Baca Juga:2 Juta Hektare Gambut Sumsel Punya Potensi Ekonomi, Bambu Betung dan Jelutung Diuji
"Angka ini sangat kecil dibandingkan provinsi lain. Kalau di provinsi lain rata-rata sudah di angka 10-20 persen serapan KUR-nya. Di tingkat kabupaten saja rata-rata sudah di angka 20-30 persen," kata Lamhot seusai kunjungan kerja di Kantor Gubernur Sumsel.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi anomali mengingat Sumsel memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mendorong aktivitas usaha masyarakat.
KUR Sumsel Baru Rp7 Triliun dari Rp277 Triliun Nasional
Lamhot menilai penyaluran KUR seharusnya dapat menjadi instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian daerah, terutama bagi wilayah yang pertumbuhan ekonominya masih berada di bawah rata-rata nasional.
Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Sumsel berada di angka 5,04 persen berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungan tersebut.
Baca Juga:Hujan Sudah Turun, Karhutla Sumsel Belum Tuntas, Seberapa Efektif Dry Ice dan OMC?
"Seharusnya bagi daerah yang pertumbuhan ekonominya di bawah rata-rata nasional, itu membutuhkan KUR. Karena KUR sudah disubsidi negara 10 persen. Ini berarti ada anomali, serapan KUR kecil, sehingga pertumbuhan ekonominya juga kecil," ujarnya.
Lamhot juga menjelaskan bahwa dari total penyaluran KUR nasional sekitar Rp277 triliun, Sumsel baru mencatatkan penyaluran sekitar Rp7 triliun.
Angka 2,5 persen tersebut merupakan kontribusi penyaluran KUR Sumsel terhadap total nasional, bukan persentase realisasi terhadap seluruh kuota KUR yang dialokasikan khusus untuk Sumsel.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono turut menyoroti belum optimalnya pemanfaatan fasilitas pembiayaan bagi UMKM.
Menurut Bambang, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian karena berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.
Dia menilai kemudahan pembiayaan yang disediakan pemerintah seharusnya dimanfaatkan lebih maksimal untuk memperluas akses modal masyarakat.
